.webp)
KPK mendapat ribuan keluhan terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) COVID-19 yang disalurkan oleh pemerintah pusat dan daerah. KPK memastikan penyaluran bansos COVID-19 akan terus dikawal.
"KPK memastikan akan terus mengawal penyelenggaraan bansos ke depan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah sebagai salah satu program jaring pengaman sosial dalam percepatan pemulihan ekonomi nasional (PEN) akibat pandemi COVID-19," kata Plt Juru Bicara Bidang Pencegahan Ipi Maryati, kepada wartawan, Senin (7/12/2020).
Ipi menyebut KPK masih menemukan persoalan utama dalam penyelenggaraan bansos hingga saat ini. Menurutnya, permasalahan itu adalah akurasi data penerima bantuan sosial, baik itu terkait kualitas data penerima bantuan, transparansi data, maupun pemutakhiran data.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Rendahnya kualitas dan transparansi data berdasarkan keluhan yang masuk ke aplikasi JAGA Bansos mengakibatkan permasalahan dalam penyaluran bansos seperti: bansos tidak tepat sasaran, tumpang tindih serta tidak transparan," katanya.
"Data per 9 November 2020 dari 1.650 keluhan, yang paling banyak dilaporkan adalah masyarakat merasa tidak menerima bantuan meski sudah didata, yaitu 730 keluhan. Permasalahan tersebut berpangkal dari masalah pendataan, salah satunya DTKS yang tidak padan data NIK dan tidak terbaharui sesuai data kependudukan, serta minimnya informasi tentang penerima bantuan," sambungnya.
Ipi mengatakan saat ini KPK sedang melakukan kajian atas pengelolaan data di Kementerian Sosial, terkait kualitas data penerima bantuan pada Kementerian Sosisal. Menurutnya, KPK menemukan data pada dua Dirjen di Kementerian Sosial berbeda.
"Karenanya, KPK mendorong Kemensos untuk mengintegrasikan kedua data internal tersebut. Selain itu, integrasi data Kemensos dengan data daerah, data hasil pendataan Kementerian Desa PDTT, data penerima bantuan iuran pada BPJS Kesehatan, masih lemah," ujar Ipi.
Menurut Ipi, selain persoalan pendataan, potensi kerawanan lainnya dalam penyelenggaraan bansos juga terjadi dalam belanja barang, distribusi bantuan, serta pengawasannya. Ipi menyebut dalam pengadaan barang, KPK juga memitigasi potensi timbulnya gratifikasi atau penyuapan dalam pemilihan penyedia atau vendor tertentu untuk penyaluran bansos, benturan kepentingan dari para pelaksana, hingga pemerasan dan penggelapan bantuan.
