Mensos Juliari Tersangka Korupsi, ICW Minta Program Bansos COVID Dibenahi

Farih Maulana Sidik - detikNews
Senin, 07 Des 2020 12:39 WIB
Peneliti ICW Divisi Korupsi Politik Almas Syafrina (Zunita Amalia Putri/detikcom)
Foto: Peneliti ICW Almas Syafrina (Zunita Amalia Putri/detikcom)
Jakarta -

Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai pengungkapan perkara korupsi yang menjerat Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara sebagai momentum pemerintah memperbaiki program bansos COVID-19. ICW meminta agar pemerintah memperbaiki Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) terkait penanganan COVID-19.

Peneliti ICW Almas Sjafrina mengatakan sejak awal telah memetakan potensi masalah dalam program bansos COVID tersebut. Masalah tersebut setidaknya terkait PBJ yang dilakukan dengan metode penunjukan langsung dan distribusinya.

"Terkait bansos, masalah distribusi misalnya adanya pemotongan, pungutan liar, inclusion dan exclusion error akibat pendataan yang tidak update, hingga politisasi," kata Almas, kepada wartawan, Senin (7/12/2020).

"Salah satu dorongan kami adalah dengan membuat PBJ direncanakan serta dikelola secara transparan, misalnya menginformasikan perencanaan pengadaan di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dan mempublikasikan realisasi pengadaan," imbuh Almas.

Dengan begitu, kata dia, publik dapat mengawasi apakah pengadaan dilakukan dengan mematuhi ketentuan pengadaan atau tidak. Menurutnya, kondisi darurat pada dasarnya bukan alasan untuk kemudian menutup informasi dan melakukan pengadaan di ruang gelap. Sebab. menurutnya, pengadaan darurat mempunyai potensi terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme yang cukup tinggi.

Almas mengungkap setidaknya terdapat empat masalah utama terkait dengan PBJ di tengah COVID-19. Masalah pertama, kata Almas, pemetaan atau identifikasi kebutuhan yang tidak berdasarkan kebutuhan lapangan. Kedua, terkait soal proses penunjukan vendor.

"Kedua, terjadi jual beli penunjukan penyedia dan Surat Perintah Kerja (SPK) dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Hal ini mengakibatkan penunjukan penyedia tidak sesuai dengan ketentuan penunjukan penyedia dalam keadaan darurat, yaitu penyedia yang telah berpengalaman atau pernah menyediakan barang sejenis di instansi pemerintah atau penyedia dalam e-katalog. Penunjukan penyedia kemudian didasarkan suap atau adanya konflik kepentingan yang membawa keuntungan baik untuk PPK maupun pejabat terkait," jelasnya.

Ketiga, terkait potensi penyedia yang ditunjuk oleh PPK hanya penyedia yang mempunyai modal dan kemudian melakukan sub con pekerjaan utama kepada pihak atau perusahaan lain. Almas menilai hal itu bisa menimbulkan pemahalan harga tak wajar atau mark up. Fenomena ini tak hanya potensial terjadi dalam pengadaan darurat, melainkan telah umum terjadi dalam PBJ kondisi normal.

"Keempat, melakukan pelunasan pembayaran padahal penyedia belum menyelesaikan pekerjaan atau belum dilakukan pemeriksaan yang memadai terhadap hasil pekerjaan," katanya.

ICW mendesak kasus itu diusut tuntas. Simak selengkapnya di halaman berikutnya>>>