.webp)
Dua menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) kena operasi tangkap tangan (OTT) KPK dalam dua pekan terakhir. PKS menilai Jokowi perlu minta maaf.
"Pertama, Pak Jokowi mesti bertanggung jawab. Pengangkatan menteri dilakukan oleh presiden. Dua pekan berturut-turut dua menteri jadi tersangka korupsi. Pak Jokowi sebagai presiden yang mengangkat perlu minta maaf," kata Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, kepada wartawan, Minggu (6/12/2020).
Mardani menilai peringatan Jokowi tidak membuat jera menteri. Dia meminta Jokowi perlu mengambil tindakan dengan meminta maaf dan memperbaiki tata kelola kabinet, termasuk pengawasan terhadap menteri.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pengawasan itu menyeluruh. Ucapan tidak membuat jerih. Harus tindakan. Minta maaf dan perbaiki cara mengelola dan mengawasi para menteri," ujarnya.
"Tidak bisa cuma menyatakan dari awal jangan korupsi tapi perlu mengawasi dan menegur. Itu tugas pemimpin. Reshuffle atau tidak itu hak prerogatif presiden. Tapi minta maaf ke publik mesti dilakukan presiden," lanjut Mardani.
Tonton video 'Peringatan Jokowi yang Diacuhkan Edhy Prabowo-Juliari P Batubara':
Sebelumnya, dalam dua pekan terakhir, dua menteri Jokowi menjadi tersangka korupsi. Pada 24 November, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo ditangkap dan menjadi tersangka kasus suap benih lobster.
Kurang dari dua pekan, pada Sabtu (5/12) dini hari, KPK kembali menetapkan Menteri Sosial Juliari Batubara menjadi tersangka kasus suap terkait bansos COVID-19.
Atas hal ini, Presiden Jokowi telah menegaskan dirinya tidak akan melindungi siapa pun yang terlibat tindak pidana korupsi. Jokowi percaya KPK bekerja profesional.
"Saya tidak akan melindungi yang terlibat korupsi," ucap Jokowi di Istana Bogor, Minggu (6/12).
"Kita semuanya percaya KPK bekerja secara transparan, secara terbuka, bekerja secara baik, profesional dan pemerintah akan terus konsisten mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi," kata Jokowi
