.webp)
Lembaga Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) merilis hasil survei terkait Pilkada 2020. Hasilnya, 83 persen warga di 270 daerah antusias mengikuti Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020 mendatang.
"Warga pada umumnya mengaku antusias mengikut (pilkada). Kalau berdasarkan pengalaman kami, pengakuan itu biasanya jauh lebih tinggi dibanding kenyataannya," ujar Direktur Lembaga Survei Saiful Mujani Research and Consulting Denny Irvani, dikutip dari Antara, Senin (7/12/2020).
Survei tersebut digelar pada 18-21 November 2020. Survei dilakukan melalui wawancara telepon terhadap partisipan yang diambil secara acak (random sampling) hingga total berjumlah 1.201 responden dari 270 daerah (wilayah provinsi, kabupaten dan kota) yang menggelar pilkada dengan margin of error kurang lebih 2,9 persen.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Denny mengatakan, warga yang menginginkan pilkada tetap dilaksanakan pada 9 Desember 2020, 64 persen di antaranya meminta penerapan protokol kesehatan secara ketat, agar kepala daerah yang mempunyai mandat dari rakyat dapat segera ditetapkan.
"Mayoritas warga pada 18-21 November 2021 yaitu 64 persen itu menyatakan pemilihan lebih sesuai dengan apabila pilkada tetap dilangsungkan. Sementara yang menyatakan sebaiknya ditunda itu hanya 28 persen," ujar Denny.
Sementara, terkait responden yang ingin menunda pilkada, 38 persen dari mereka beralasan khawatir tertular atau menularkan COVID-19. Sisanya, menyatakan Pilkada Serentak tidak penting dan tidak ada calon yang meyakinkan.
Namun, semakin mendekati 9 Desember 2020, menurut survei SMRC, dukungan terhadap pelaksanaan pilkada disertai protokol kesehatan yang ketat semakin meningkat jumlahnya. Dukungan paling besar berasal dari responden yang berusia di atas 40 tahun.
"Dukungan paling tinggi berasal dari warga yang berusia di atas 40 tahun sebesar 69 persen dan paling rendah pada warga usia 21 tahun ke bawah 56 persen," ujar Denny.
Selain itu, dukungan untuk memilih saat Pilkada 2020 paling tinggi diberikan oleh warga Sumatera sebanyak 79 persen. "Dan paling rendah pada warga di Jawa Tengah dan DI Yogyakarta yakni sebanyak 42 persen," katanya.
(mae/tor)
