Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Egi Primayogha dana kampanye yang dilaporkan oleh pada pasangan calon pilkada 2020. Egi mengungkap ada kejanggalan.
"Permasalahan pilkada luas, ada politik uang, cukong yang beri uang kepada kandidat. Nah untuk itu kami juga memantau dana kampanye yang telah dilaporkan para kandidat," ujar Egi dalam siaran live Facebook bertajuk 'Hasil Pemantauan Dana Kampanye Pilkada', Minggu (6/12/2020).
Awalnya Egi menjelaskan sumber dana kampanye yang boleh diterima oleh para pasangan calon. Dia juga menerangkan sumber-sumber dana kampanye yang dilarang.
"Sumber dana kampanye ini bisa dibagi, yang diperbolehkan adalah sumbangan partai politik atau gabungan parpol, sumbangan pasangan calon, dan sumbangan pihak lain yang tidak mengikat seperti dari perseorangan atau Badan Hukum Swasta. Batas sumbangan perseorangan Rp 75 juta, untuk Badan Hukum Swasta Rp 750 juta," terangnya.
"Sumber-sumber dana kampanye yang dilarang ada dari negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing, dan warga negara asing. Terus penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya, pemerintah dan pemerintah daerah yang mungkin dananya dari APBN atau APBD. Lalu BUMN, BUMD, dan Badan Usaha Milik Desa," tambah Egi.
Setelah mendapatkan sumbangan dana kampanye, pasangan calon diharuskan melaporkan seluruh dana tersebut ke website KPU. Ada 2 jenis laporan di dalam laman resmi itu.
Yang pertama adalah Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) yang dilaporkan sejak 23 hingga 24 September 2020. Dan yang kedua Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) yang dilaporkan sejak 25 September sampai 30 Oktober 2020.
