Adaptif Implementasikan ETP, Pemkot Bogor Raih Penghargaan dari BI

Jakarta - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menerima penghargaan dari Bank Indonesia sebagai pemerintah daerah yang paling adaptif dalam mengimplementasikan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah (ETP) di Jawa Barat. Setidaknya ada dua penilaian dari BI Jabar sehingga Kota Bogor berhak menerima penghargaan tersebut.

Penghargaan tersebut diserahkan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil kepada Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2020 Provinsi Jawa Barat di Bandung, Kamis (3/12) yang lalu.

Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim menjelaskan penilaian tersebut antara lain adalah karena Bogor dianggap responsif dalam menindaklanjuti rekomendasi BI untuk pengendalian inflasi daerah dengan mencari solusi bersama serta melibatkan unsur masyarakat dan dunia usaha secara langsung.

Baca juga: 19% Warga Percaya Corona Konspirasi, Ini Strategi Pemkot Bogor Atasinya

Kedua, karena Kota Bogor memiliki perencanaan dan konsep implementasi metode cashless di OPD (Organisasi Perangkat Daerah).

"Dua hal ini yg menjadi pertimbangan Kota Bogor diberi penghargaan khusus," kata Dedie dalam keterangan tertulis, Sabtu (5/12/2020).

Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Jawa Barat Herawanto dalam laporannya menyatakan, penghargaan ini baru diberikan untuk kategori ini dan Kota Bogor menjadi peraih penghargaan pertama diikuti Cirebon dan Banjar.

"Penghargaan kepada Kota Bogor kami berikan atas hasil asesmen selama 2020 kepada Kota dan Kabupaten di Jawa Barat, atas responsiveness dan adaptiveness terhadap implementasi ETP," jelasnya.

Baca juga: BI Tutup Operasional saat Pilkada 9 Desember

DI sisi lain, Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil menuturkan soal ketahanan pangan yang menjadi prioritas utama Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) dalam mendorong ekonomi baru Jabar pada 2021.

Jabar memiliki tujuh potensi ekonomi baru pascapandemi COVID-19, yaitu meraup peluang investasi perusahaan yang pindah dari China, swasembada pangan, swasembada teknologi, mendorong peluang bisnis di sektor kesehatan, digital ekonomi, penerapan ekonomi berkelanjutan dan pariwisata lokal.

Terkait swasembada pangan untuk mencapai ketahanan pangan, Kang Emil menjelaskan salah satu caranya adalah dengan memaksimalkan potensi lahan di desa untuk bercocok tanam sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, ketahanan pangan bisa mengatasi potensi krisis pangan sehingga ia mengajak masyarakat untuk menjadikan sektor pangan sebagai ekonomi baru.

"Itulah mengapa saya mengajak orang kota kembali ke desa, tanah (yang ditanam) nanti disiapkan, yang penting mereka mau berwirausaha di tanah yang kita sediakan. Kalau (swasembada pangan) itu lancar, Insya Allah ekonomi kita akan terkendali," pungkasnya. (mul/mpr)