.webp)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi terkait survei Transparency International Indonesia (TII) soal kinerja lembaga antikorupsi di RI yang lebih rendah dari Kamboja. KPK meminta masyarakat untuk melihat fakta yang terjadi di lapangan.
"Kalau bagi KPK ya kita tidak usah lihat surveilah, lihat fakta saja ya," kata Deputi Penindakan KPK, Karyoto dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (4/12/2020).
Karyoto mengatakan pihaknya selalu menindaklanjuti laporan yang diterima. KPK, kata Karyoto, juga langsung meneliti laporan itu untuk ditelaah dan dikembangkan oleh penyidik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ya ada laporan kita tindak lanjut, kita teliti, telaah, apakah itu bisa dikembangkan untuk dilakukan penyidikan apa tidak itu berdasarkan hasil telaah ya," ungkapnya.
Diberitakan sebelumnya, Transparency International Indonesia (TII) memaparkan survei persepsi publik terhadap kinerja lembaga antikorupsi di Indonesia. Skor kinerja lembaga antikorupsi di Indonesia lebih rendah dari Filipina dan Kamboja.
Survei ini melibatkan 1.000 responden rumah tangga (household) dengan usia di atas 18 tahun dan dengan latar belakang yang berbeda. Wawancara dilakukan berdasarkan telepon dengan menggunakan metode random digital dialing dengan margin of error 3,1 persen. Survei dilakukan pada 15 Juni-24 Juli 2020.
"Salah satu membuat skor Indonesia rendah adalah sebetulnya rendahnya atau catatan dalam korupsi politik dan peradilan dan ketika survei ini mengangkat soal praktik vote buying pemberian suara atau money politics," kata Sekjen TII Danang Widoyoko dalam diskusi daring bertajuk 'Launching Global Corruption Barometer Indonesia 2020', Kamis (3/12).
"Korupsi politik ini serta korupsi peradilan ini berkontribusi pada gagalnya Indonesia untuk meningkatkan skor dalam corruption perception index," kata Danang.
Meski begitu, Danang mengatakan survei global corruption barometer yang dilakukan TII tidak cukup rutin. Ia menyebut dalam rentang 2-3 tahun sekali setiap tahunnya dilakukan persepsi ranking korupsi antarnegara.
"Jadi global corruption barometer salah satu survei yang dilakukan TII tidak cukup rutin tapi mungkin 2-3 tahun sekali yang rutin setiap tahun adalah persepsi yang membuat ranking korupsi antarnegara," ungkapnya.
Perbandingan persepsi publik terhadap kinerja lembaga antikorupsi di negara-negara Asia versi TII:
1. Myanmar: 94 persen
2. Bangladesh: 86 persen
3. China: 83 persen
4. Philipina: 82 persen
5. Malaysia: 74 persen
6. India: 73 persen
7. Kamboja: 67 persen
8. Indonesia: 65 persen
9. Taiwan: 64 persen
10. Korea Selatan: 60 persen
11. Vietnam: 58 persen
12. Jepang: 48 persen
13. Srilanka: 37 persen
14. Thailand: 34 persen
