.webp)
Debat pamungkas Pilkada Depok, membahas vandalisme terhadap situs sejarah di Kota Depok. Cawalkot nomor urut 1 Pradi Supriatna menyinggung terkait tidak diberikannya rekomendasi terkait Ketua Dewan Budaya Kota Depok.
"Ada yang memang seharusnya menjadi Ketua Dewan Budaya Kota Depok tidak diberikan rekomendasi oleh Pak Walikota kemarin dan ini sangat disayangkan," kata Pradi dalam debat yang disiarkan secara langsung, Jumat (4/12/2020).
Calon Walikota Depok Nomor Urut 2 Mohammad Idris, menegaskan saat ini di Kota Depok tidak memiliki Dewan Kebudayaan. Namun, terdapat Dewan Kesenian Kota Depok.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Perlu ditegaskan tidak ada dewan dan belum ada dewan kebudayaan di Kota Depok, yang ada adalah dewan kesenian Kota Depok," kata Idris.
Idris lantas mengingatkan agar tidak adanya dominasi fungsionalis partai politik dalam pengelolaan. Menurutnya, hal ini agar penanganan terkait situs sejarah.
Menanggapi Idris, Pradi mengaku keberatan terkait tidak diperbolehkannya fungsionaris partai dalam mengelola kegiatan. Menurut Pradi, perlu adanya orang profesional yang dapat membangun budaya.
"Saya berkeberatan kalau memang dikatakan tidak boleh fungsionaris partai itu memegang salah satu kegiatan yang memang ada di kota Depok. Saya pikir Pak Idris ini harus memberikan kesempatan kepada profesional orang yang betul-betul siap untuk membangun dan membangun budaya itu sendiri," kata Pradi.
"Saya pikir proses itu sudah benar cuma memang nampaknya bisa dilihat dari berbagai lembaga-lembaga yang ada, terus terang saya mengatakan banyak dikuasai oleh kelompok Pak Idris dan saya pikir ini kurang tepat, kita harus memberikan kesempatan ke berbagai stakeholder yang ada sesuai dengan kompetensinya sesuai dengan kemampuannya," sambungnya.
