Legislator Gerindra Sarankan Kenaikan Tunjangan Rp 8 M DPRD DKI Ditunda

Rahel Narda Chaterine - detikNews
Jumat, 04 Des 2020 13:26 WIB
Ketua DPP Gerindra Sodik Mudjahid
Sodik Mudjahid / Foto: dok. pribadi
Jakarta -

DPRD DKI mengusulkan rencana kenaikan gaji-tunjangan menjadi senilai Rp 8 miliar per anggota dalam satu tahun. Politikus Partai Gerindra, Sodik Mudjahid menyarankan agar kenaikan tunjangan ditunda karena pandemi COVID-19 masih berlangsung.

Anggota Komisi II DPR RI ini menjelaskan 5 faktor yang dapat memengaruhi jumlah gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta. Sodik menilai persoalan gaji dan tunjangan merupakan hal yang relatif.

"Walaupun sesuai dengan 5 faktor tadi, akan tetapi dalam musim Covid yang banyak menurunkan kemampuan ekonomi rakyat, sebaiknya kenaikan ditunda," kata Sodik kepada wartawan, Jumat (4/12/2020).

Menurut Sodik, kelima faktor yang memengaruhi tunjangan itu meliputi fungsi legislator untuk membuat peraturan daerah, penetapan APBD DKI, dan pengawasan kinerja jajaran Pemprov DKI Jakarta. Selain itu, faktor lainnya juga mencakup kondisi kehidupan DKI Jakarta.

"Satu, fungsi legislator untuk membuat perda, penetapan APBD DKI dan pengawasan kinerja gubernur dan seluruh jajarannya. Dua, kinerja DPRD DKI sebagai mitra gubernur," kata Sodik.

"Tiga, kinerja anggota DPRD DKI sebagai wakil dan aspirator rakyat. Empat, APBD DKI khususnya PAD DKI. Lima, kondisi umum ekonomi dan kehidupan DKI," sambungnya.

Karenanya, Sodik menilai kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta adalah hal wajar apabila sudah sesuai dengan 5 faktor di atas. Sebaliknya, ia menyebut, jumlah tunjangan akan menjadi tidak wajar jika tidak sesuai dengan 5 faktor tersebut.

"Jadi kenaikan gaji anggota DPRD DKI adalah wajar, selama sesuai dan sebanding dengan lima fungsi dan kinerja tadi dan menjadi tidak wajar, jika tidak sesuai dan tidak sebanding dengan 5 faktor tadi," paparnya.

Sebelumnya diberitakan, DPRD DKI Jakarta saat ini tengah mengajukan anggaran untuk tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi. Total tunjangan tersebut mencapai Rp 8 miliar. Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono mengatakan rencana anggaran RKT 2021 itu masih dalam bentuk draf.

"Draf, jadi memformat kira-kira kalau kalau dari kisi-kisi jadi pendapatan itu ada tunjangan reses, setelah reses kan laporan selesai dapat tunjangan reses tuh, sesuai dengan sosper (kegiatan yang dianggarkan), sosper kan nggak dapat, sosper minta dapat, tunjangan transport, itulah yang dikalkulasi makanya ada pendapatan yang tidak langsung, itu maksudnya benefit yang didapatkan," ujar Mujiyono di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (27/11).

"Kan bedanya sosper, yang naik itu rencana akan diminta naik tunjangan perumahan sama tunjangan transport udah, dan itu nggak gede. Tunjangan transport naik jadi Rp 12 (juta), tunjangan perumahan naiknya Rp 13 (juta) apa berapa ya, pokoknya naiknya Rp 40 (juta)," katanya.

(hel/imk)