Kapolri Perintahkan Tindak Tegas Pelanggar Ketertiban Umum!

Audrey Santoso - detikNews
Kamis, 03 Des 2020 20:57 WIB
Kapolri Jenderal Idham Azis
Kapolri Jenderal Idham Azis (dok Polri)
Jakarta -

Peristiwa penghadangan dan pengusiran yang dialami anggota Polda Metro Jaya saat hendak mengantar surat panggilan untuk pimpinan FPI, Habib Rizieq, disorot Kapolri Jenderal Idham Azis. Dia menegaskan akan 'menyikat' semua yang melanggar ketertiban dan keamanan.

"Negara tidak boleh kalah dengan ormas yang melakukan aksi premanisme. Kita akan sikat semua. Indonesia merupakan negara hukum. Semua elemen harus bisa menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat," tegas Idham dalam keterangan tertulis yang disiarkan Divisi Humas Polri pada Kamis (3/12/2020).

Idham mengingatkan ada sanksi pidana bagi setiap orang yang mencoba menghalangi penegakan hukum. Idham memastikan penyidik akan menuntaskan kasus dugaan pelanggaran kekarantinaan kesehatan terkait beberapa acara yang dihadiri Habib Rizieq sepulang dari Arab Saudi pada awal November lalu.

"Ada sanksi pidana untuk mereka yang mencoba menghalang petugas dalam melakukan proses penegakan hukum. Polri selalu mengedepankan asas salus populi suprema lex exto atau keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi," ujar Idham.

Divisi Humas Polri menjelaskan pihaknya melakukan penyidikan dugaan pelanggaran protokol kesehatan di acara Habib Rizieq sebagaimana tertuang dalam Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan yang berbunyi: Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Diterangkan oleh Divisi Humas Polri, Pasal 216 ayat (1) KUHP juga menyebutkan: Barangsiapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barangsiapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp 9.000.

Kemudian Pasal 160 KUHP berbunyi: Barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak Rp 4.500.

Sebelumnya upaya polisi mengirimkan surat panggilan kedua kepada Habib Rizieq mendapat perlawanan dari simpatisan. Situasi sempat memanas ketika massa memblokir akses polisi menuju rumah Habib Rizieq di Petamburan, Jakarta Pusat.

Bermula ketika penyidik Subdit Kamneg Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya yang dipimpin AKP Fadilah mendatangi tempat tinggal Habib Rizieq di Petamburan pada Rabu (2/12/2020) sekitar pukul 11.00 WIB. Tujuan penyidik datang tak lain untuk mengantarkan surat panggilan kedua kepada Habib Rizieq, setelah pada Selasa (1/12) ia mangkir dari pemeriksaan.

Namun, penyidik yang didampingi oleh Kapolsek Tanah Abang Kompol Singgih Hermawan dihadang massa dan laskar FPI. Polisi sempat bernegosiasi alot dengan laskar FPI.

(aud/fjp)