.webp)
Pemerintah terus memoles wajah perbatasan Indonesia untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di ujung negeri. Sepanjang 2019-2024, pemerintah mencanangkan pembangunan 24 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) berlokasi di Sabang sampai Merauke.
Di tahun 2020, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) telah mengoperasikan tujuh PLBN. Tiga PLBN terletak di Kalimantan Barat, yakni PLBN Aruk, Entikong, dan Badau yang berbatasan dengan Malaysia. Berikutnya ada tiga PLBN di Nusa Tenggara timur (NTT), yakni PLBN Motaain, Wini, dan Motamasin yang berbatasan dengan Timor Leste. Satu PLBN lainnya yaitu Skouw di Papua yang berbatasan dengan Papua Nugini.
Plt Sekretaris BNPP Suhajar Diantoro menjelaskan Kementerian PUPR masih melanjutkan pembangunan PLBN di beberapa tempat. Berdasarkan rencana induk, ada 18 PLBN yang akan beroperasi di awal tahun 2022. Sementara itu, enam PLBN lainnya ditargetkan rampung selama 2023-2024.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Bapak Presiden memerintahkan untuk meningkatkan di mana Pos Lintas Batas Negara ataupun perbatasan kita dengan negara tetangga bukan hanya untuk mengelola lalu lintas orang dan barang. Pak Presiden sudah memerintahkan kepada bapak-bapak Menko dan menteri terkait anggota BNPP agar menjadikan daerah tersebut sebagai sentra ekonomi baru," jelas Suhajar dalam keterangannya, Rabu (2/12/2020).
Terkait arahan Presiden Joko Widodo soal sentra ekonomi perbatasan, telah dicanangkan pembangunan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) di 18 titik sepanjang 2020-2024. Dari jumlah lokasi PKSN tersebut, ada enam lokasi yang menjadi prioritas, antara lain Atambua dan Kefamenanu di Nusa Tenggara Timur, Paloh Aruk di Kalimantan Barat, Nunukan di Kalimantan Utara, serta Jayapura dan Merauke di Papua.
"(Dari) 6 (daerah PKSN) ini kita akan finalkan perencanaannya 3 PKSN. Pertama adalah Paloh Aruk di Kabupaten Sambas, Atambua di Kabupaten Belu, dan yang ketiga di Jayapura yang di dalamnya ada PLBN Segou yang tepat yang berbatasan dengan Papua Nugini," ulas Suhajar.
"3 PKSN telah kami selesaikan pemetaan potensinya, market intelligence-nya bekerja sama dengan seluruh kementerian terkait, termasuk BIN juga membantu dikoordinir Menteri Dalam Negeri selaku Ketua BNPP dan Menko Perekonomian. Saat ini daftar Inpres yang akan dikerjakan oleh kementerian/lembaga sudah masuk ke sekretariat kabinet. Jika Bapak Presiden setuju ini akan menjadi pedoman kita mengembangkan tiga kawasan menjadi sentra ekonomi baru di tahun 2021-2022," imbuh Suhajar.
Sementara itu, ia menyebut tiga PKSN prioritas lainnya akan disusun perencanaannya pada tahun 2021 dan proyek pengembangan wilayah tersebut direncanakan bisa dilaksanakan pada 2022-2023. Dalam hal pemerataan pembangunan di perbatasan negara, pemerintah juga mencanangkan pembangunan berbasis lokasi prioritas kecamatan. Ada 222 kecamatan yang menjadi lokasi prioritas pembangunan.
Ada tiga aspek pembangunan di kecamatan prioritas. Pertama, yaitu pembangunan infrastruktur membuka keterpencilan. Infrastruktur tersebut meliputi jalan dan jembatan oleh Kementerian PUPR, dermaga dan tempat sandar kapal di daerah terpencil oleh Kementerian Perhubungan, dan jaringan telekomunikasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Berikutnya, yakni pembangunan layanan dasar mencakup fasilitas pendidikan, kesehatan, rumah layak huni, air dan sanitasi, listrik, air bersih. Pembangunan fasilitas tersebut dilakukan oleh kementerian terkait di bidangnya.
"Infrastruktur layanan dasar ini menjadi prioritas kedua setelah infrastruktur pembuka keterpencilan. Baru setelah itu infrastruktur pemerintahan. Masih ada kantor desa yang rusak di perbatasan kita harus segera menginventarisirnya dan seberapa kemampuan mulai membanyungnnya, termasuk juag kantor camat. Terutama untuk desa dan kecamatan pemekaran membutuhkan bantuan kantor-kantor baru," urai Suhajar.
Setelah tiga infrastruktur tersebut terpenuhi, baru dapat dilakukan pengembangan ekonomi berdasarkan potensi lokal. Hal itu ditujukan agar dapat menggerakkan perekonomian masyarakat setempat juga berdampak pada perekonomian negara.
(akn/ega)
