Indonesia Corruption Watch (ICW) menagih janji KPK terkait mengusut orang yang membantu mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi saat kabur. Janji akan mengusut oknum yang melindungi Nurhadi itu pernah diungkap oleh Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.
"Tanggal 2 Juni 2020 dan di waktu yang sama salah satu komisioner KPK itu Pak Nurul Ghufron mengatakan KPK tidak segan-segan untuk menindak oknum-oknum yang melindungi Nurhadi dan Rezky karena saat itu momentumnya adalah penangkapan Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiono," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana, dalam diskusi virtual 'Mengurai Benang Kusut Penanganan Perkara Nurhadi', Rabu (2/11/2020).
Kurnia mengatakan KPK bisa menjerat pihak yang melindungi Nurhadi saat buron dengan Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dia pun menyinggung KPK saat menindak mantan pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi, yang dijerat KPK dengan Pasal 21 UU KPK.
"Kita ketahui bahwa pasal tersebut sebenarnya bukan pasal yang baru lagi digunakan oleh KPK," katanya.
Menurut Kurnia, sejak janji dicap Nurul Ghufron, praktis telah 6 janji itu tak kunjung ditepati. Kurnia meminta KPK tegas akan janjinya.
"Itu sudah pasti ada pihak lain yang setidaknya mengetahui pelarian dari Nurhadi. Sebenarnya tidak tidak cukup sulit bagi KPK untuk menindaklanjuti dugaan obstruction of justice ini," katanya.
Lokataru juga turut mendesak KPK mengungkap dugaan tindak pencucian uang di kasus Nurhadi. Simak di halaman berikutnya
