KPK akan melibatkan sejumlah pihak dalam menelusuri aliran dana perkara suap Edhy Prabowo terkait kasus ekspor benih lobster atau benur. Kali ini KPK menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) hingga perbankan.
"Tentu KPK akan melibatkan pihak lain, termasuk pihak perbankan maupun PPATK, dalam penelusuran dugaan aliran dana dalam perkara tersebut," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (2/12/2020).
Ali memastikan KPK akan lebih jauh menelusuri dan mengembangkan perkara suap ini. Menurutnya, KPK akan segera memanggil sejumlah saksi untuk mengumpulkan keterangan dalam proses penyidikan.
"Terkait aliran dana dugaan suap, kami memastikan akan menelusuri dan mengembangkan lebih lanjut dalam proses penyidikan dan pengumpulan bukti berdasarkan keterangan para saksi yang akan dipanggil KPK," katanya.
Edhy Prabowo, yang merupakan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, menjadi tersangka kasus dugaan suap terkait ekspor benur. Selain Edhy Prabowo, KPK menetapkan enam tersangka lain, termasuk Direktur PT DPP (Dua Putra Perkasa) Suharjito (SJT) sebagai tersangka pemberi suap.
"Setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan dan sebelum batas waktu 24 jam sebagaimana diatur dalam KUHAP, dilanjutkan dengan gelar perkara, KPK menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait dengan perizinan tambak, usaha, dan/atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020," kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango dalam konferensi pers di gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (25/11).
Bagaimana kasus Edhy Prabowo bermula, simak halaman selanjutnya
