Pemprov Banten Serahkan Perda APBD 2021 ke Kemendagri

Nurcholis Ma'arif - detikNews
Selasa, 01 Des 2020 22:44 WIB
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Rina Dewiyanti
Foto: Pemprov banten
Jakarta -

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten telah menyerahkan Peraturan Daerah (Perda) Tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ke Kementerian Dalam negeri (Kemendagri) hari ini. Selanjutnya dokumen penganggaran tersebut akan dievaluasi sebelum digunakan untuk realisasi program yang dicanangkan oleh Pemprov.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Rina Dewiyanti mengatakan setelah Perda tentang APBD TA 2021 ditetapkan oleh DPRD Banten, pihaknya langsung menindaklanjutinya dengan mengirimkan dokumen itu ke Kemendagri. Penetapan perda sendiri telah dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD Banten pada Senin (30/11/2020)

"Hari ini sudah diterima tim Kemendagri," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (1/12/2020).

Mantan pegawai bank itu menuturkan sesuai ketentuan yang berlaku, perda APBD akan dilakukan evaluasi paling lambat selama 14 hari kerja. Meski demikian, dirinya berharap bisa lebih cepat.

"Aturan 14 hari kerja, mudah-mudahan bisa lebih cepat," katanya.

Rina menegaskan meski evaluasi Kemendagri masih berjalan, namun organisasi perangkat daerah (OPD) sudah bisa melaksanakan lelang barang dan jasa (barjas). "Saat persetujuan kemarin maka proses pengumuman lelang sudah bisa dilaksanakan," ungkapnya.

Ketua DPRD Provinsi Banten Andra Soni mengatakan sejak Perda tentang APBD A 2021 ditetapkan, pihaknya mendorong agar Pemprov Banten langsung menindaklanjutinya dengan mengirimkannya ke Kemendagri.

"Segera tindaklanjuti untuk dilakukan evaluasi oleh Kemendagri sesuai kewenangannya," tuturnya.

Seperti diketahui, adapun postur APBD 2021 yang ditetapkan DPRD Banten terdiri atas pendapatan daerah senilai Rp 11,60 triliun. Itu terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD) Rp 7,22 triliun, pendapatan transfer Rp 4,38 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 6,2 triliun.

Sementara untuk belanja daerah sebesar Rp 16,01 triliun. Terdiri atas belanja operasi Rp 7,64 triliun, belanja modal Rp 5,53 triliun. Belanja tidak terduga sebesar Rp 84,6 miliar, belanja transfer sebesar Rp 2,75 triliun. Dari hal tersebut terjadi defisit Rp 4,47 triliun yang ditutupi dari penerimaan pembiayaan senilai Rp 4,47 triliun.

Penerimaan pembiayaan terdiri atas sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) tahun anggaran sebelumnya Rp 329,11 miliar. Lalu penerimaan pinjaman daerah dari PT SMI (Sarana Multi Infrastruktur) Rp 4,13 triliun. Pengeluaran pembiayaan Rp 65 miliar berupa penyertaan modal PT Agrobisnis Banten Mandiri.

(mul/ega)