.webp)
DPRD Provinsi Banten menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2021 menjadi perda. Adapun nilai APBD yang disahkan mencapai Rp 16,01 triliun. Persetujuan ini diambil dalam rapat paripurna di Sekretariat DPRD Banten Kota Serang.
Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Provinsi Banten Ali Nurdin mengatakan pihaknya telah menggelar rapat pleno terkait Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2021 pada Sabtu (28/11) lalu. Dari sana diperoleh kesepakatan terkait raperda tersebut untuk dibawa ke tahap lebih lanjut untuk diparipurnakan.
"Adapun postur APBD 2021 terdiri atas pendapatan daerah senilai Rp11,60 triliun. Itu terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD) Rp7,22 triliun, pendapatan transfer Rp 4,38 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 6,2 triliun," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (30/11/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara untuk belanja daerah sebesar Rp 16,01 triliun terdiri atas belanja operasi Rp 7,64 triliun, belanja modal Rp 5,53 triliun. Belanja tidak terduga sebesar Rp 84,6 miliar, belanja transfer sebesar Rp 2,75 triliun. Menurutnya, dari hal tersebut terjadi defisit Rp 4,47 triliun yang ditutupi dari penerimaan pembiayaan senilai Rp4,47 triliun.
"Penerimaan pembiayaan terdiri atas silpa (sisa lebih penggunaan anggaran) tahun sebelumnya Rp329,11 miliar. Lalu penerimaan pinjaman daerah dari PT SMI (Sarana Multi Infrastruktur) Rp4,13 triliun. Pengeluaran pembiayaan Rp65 miliar berupa penyertaan modal PT Agrobisnis Banten Mandiri," ungkapnya.
Untuk pelaksanaan APBD 2021 Badan Anggaran DPRD Banten memiliki sejumlah catatan dan saran. Di antaranya Pemprov melakukan kinerja yang lebih kreatif, inovatif, progresif dalam menggali potensi pendapatan daerah.
"Lalu agar pinjaman sebesar Rp 4 triliun lebih itu jadi suatu kepercayaan yang efektif, efisien dan akuntabel terhadap penggunaan pinjaman yang diprioritaskan dalam anggaran infrastruktur kita. Berkaitan dalam peningkatan ekonomi dan penanganan COVID-19 dengan tersedianya aksesibilitas infrastruktur daerah yang kuat," terangnya.
Sementara itu, Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan pihaknya berkomitmen untuk menjalankan seluruh program yang dicanangkan dalam APBD 2021 dengan sebaik-baiknya.
"Itu yang paling penting dalam kaitan ini tentunya saya berharap TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah). Aparat pemerintah daerah dengarkan saran-saran termasuk kesimpulannya," pungkasnya.
(ega/ega)
