Makassar Zona Rawan Pilkada, 3 SSK Brimob Dikerahkan Bantu Amankan Pilwalkot

Muhammad Taufiqqurrahman - detikNews
Selasa, 01 Des 2020 14:28 WIB
Polisi
Ilustrasi Polisi (Grandyos Zafna/detikcom)
Makassar -

Polri meningkatkan pengamanan di Kota Makassar yang masuk kategori daerah rawan pemilu jelang Pilwalkot Makassar 2020. Polrestabes Makassar menyiagakan 2.100 personel dan ditambah bantuan 3 satuan setingkat kompi (SSK) dari Brimob Polda dan Brimob Nusantara.

"Menjelang pencoblosan (Pilwalkot Makassar) ini, kita sudah mengatur dan menyusun jauh-jauh hari pelibatan kekuatan, mulai nanti kegiatan (pencoblosan) tanggal 9 Desember di TPS, sampai proses penghitungan dibawa ke PPK dan dibawa hingga KPU kota," kata Kapolres Makassar Kombes Witnu Urip Laksana kepada wartawan, Selasa (1/12/2020).

Pasukan sudah mulai disiagakan untuk mengamankan Pilwalkot Makassar pada 7 Desember mendatang. Adapun 3 SSK Brimob yang dikirim membantu pengamanan terdiri atas 1 SSK Brimob Polda dan 2 SSK Brimob Nusantara.

"Dengan kekuatan sekitar 2.100 personel dari Polrestabes. Ada bantuan BKO dari Polda dan 3 SSK dari Brimob. Dua dari Brimob Nusantara dan satu dari Brimob Polda. Itu kita gelar baik petugas yang sudah disprendik-kan dan petugas yang melakukan tugas mobile monitoring wilayah dan mengawal penghitungan suara," terangnya.

Polisi juga sudah mengecek kesiapan logistik pemilu jelang pencoblosan Pilwalkot Makassar 2020 pada 9 Desember nanti. Witnu mengatakan sebagian besar logistik, mulai bilik suara hingga surat suara, sudah berada di Makassar.

"Ada beberapa yang belum tiba karena masih menunggu dari pihak ketiga, dan akan mengirimkan item yang masih kurang. Secara umum surat suara sudah dilakukan pelipatan, penyortiran, dan termasuk alat-alat APD dan alat pendukung lainnya, hanya menunggu item, mungkin dalam pekan ini akan tiba," jelasnya.

Sebelumnya, Polrestabes Makassar menyarankan KPU menggelar debat ketiga paslon Pilwalkot Makassar di luar Makassar. Selain alasan pandemi COVID-19, Witnu menyebut Makassar masuk dalam daftar daerah dengan Indeks Potensi Kerawanan Pemilu (IPKP). Ukuran ini didapatkan dari beberapa variabel, seperti penyelenggara, paslon, masyarakat, parpol, dan protokol kesehatan.

"Hasilnya, Makassar tidak pernah keluar dari zona rawan dari dimensi yang kita ukur," kata Witnu pada Senin (30/11).

Simak video 'Protokol Kesehatan Tak Bisa Cegah Munculnya Klaster Pilkada':

[Gambas:Video 20detik]



(nvl/idh)