ADVERTISEMENT

Formappi Kritik Rencana Kenaikan 'Gaji' Anggota DPRD DKI Jadi Rp 8 M: Aneh!

Muhammad Ilman Nafian - detikNews
Senin, 30 Nov 2020 15:09 WIB
DPRD DKI Jakarta
Foto: DPRD DKI Jakarta. (Ilman/detikcom).

Lebih lanjut, Lucius mengatakan rencana kenaikan gaji anggota DPRD DKI Jakarta di tengah pandemi merupakan hal tidak etis. Seharusnya, yang negara digunakan untuk penanggulangan COVID-19 di Ibu Kota.

"Saya kira tidak etis itu kan bicara soal kepentingan publik, anggaran daerah itu kan mestinya paling utama untuk kepentingan melayani publik atau untuk kepentingan publik. Ketika itu disedot lebih besar untuk kepentingan utnuk menggaji anggota DPRD saya kira tidak terjawab tuntutan etis dari anggaran yang seharusnya untuk rakyat itu," ucapnya.

"Yang perlu disorot juga kenapa kemudian DPRD bisa mulus mengusulkan kenaikan anggaran, saya kira di sini juga kongkalikong dalam tanda petik, ada upaya untuk saling menyenangkan, pemprov menyenangkan legislatif, legislatif menyenangkan pemprov sehingga tidak ada fungsi check and balance antara legislatif dan Pemprov. Walaupun mungkin itu membebani anggaran tapi dukungan DPRD untuk berbagai kebijakan Pemprov itu Pemprov kemudian rela untuk menyetujuinya begitu saja," imbuh Lucius.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono mengatakan rencana anggaran RKT 2021 itu masih dalam bentuk draf. DPRD DKI Jakarta saat ini tengah mengajukan anggaran untuk tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.

"Draf, jadi memformat kira-kira kalau kalau dari kisi-kisi jadi pendapatan itu ada tunjangan reses, setelah reses kan laporan selesai dapat tunjangan reses tuh, sesuai dengan sosper (kegiatan yang dianggarkan), sosper kan nggak dapat, sosper minta dapat, tunjangan transport, itulah yang dikalkulasi makanya ada pendapatan yang tidak langsung, itu maksudnya benefit yang didapatkan," ujar Mujiyono di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (27/11).

"Kan bedanya sosper, yang naik itu rencana akan diminta naik tunjangan perumahan sama tunjangan transport udah, dan itu nggak gede. Tunjangan transport naik jadi Rp 12 (juta), tunjangan perumahan naiknya Rp 13 (juta) apa berapa ya, pokoknya naiknya Rp 40 (juta)," katanya.

Menurutnya, semua rencana tersebut belum tentu langsung disetujui. Nantinya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan terlebih dahulu mengkajinya.

"Dokumen yang sifatnya adalah keinginan, forkes, proposal, bukan menjadi lalu diterjemahkan benar-benar dan ini disepakati. Kalau posisinya forkes masih mentah, RAPDB belum selesai, evaluasi DDN (Direktorat Jenderal Otonomi Daerah), kan ada evaluasi DDN nanti, begitu lihat Depdagri lihat ini nggak layak, ditolak sama dia," ucapnya.

Menurutnya, anggaran sebesar Rp 888.861.846.000 sulit terealisasi. Sebab, pagu anggaran untuk DPRD DKI Jakarta sebesar Rp 580 miliar.

"Kaliin saja 106 (anggota DPRD DKI) berapa itu, nah, pagunya Rp 580 miliar," katanya.


(man/imk)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT