Banda Aceh -
Fraksi Partai Aceh di DPR Aceh menyetujui Rancangan Qanun (Raqan) Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2021 sebesar Rp 16,9 triliun ditetapkan menjadi qanun. Partai Aceh menyoroti angka kemiskinan dan pengangguran yang masih tinggi.
Penyampaian pendapat fraksi dilakukan dalam rapat paripurna yang digelar di gedung DPR Aceh di Banda Aceh, Senin (30/11/2020). Sidang dipimpin Ketua DPR Aceh Dahlan Jamaluddin dihadiri Gubernur Aceh Nova Iriansyah serta sejumlah anggota Dewan.
Sembilan fraksi di DPR Aceh menyampaikan pendapat mereka secara bergantian. Kesembilan fraksi adalah Fraksi Partai Aceh, Partai Nanggroe Aceh (PNA), Fraksi PPP/NasDem, Gerindra, PAN, PKS, Golkar, Fraksi PKB/PDA, dan Fraksi Partai Demokrat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Partai Aceh dalam pendapat fraksi menyoroti beberapa hal yang terjadi di Tanah Rencong, di antaranya persoalan kemiskinan dan pengangguran. Pendapat Fraksi Partai Aceh dibaca secara bergantian oleh Yahdi Hasan dan Tarmizi.
Untuk kemiskinan, Fraksi Partai Aceh merujuk data BPS Aceh yang menyebut angka kemiskinan berjumlah 815 ribu jiwa atau sekitar 14,99 persen. Jumlah penduduk miskin di Tanah Rencong mengalami pertumbuhan sebesar 5.000 jiwa sepanjang September 2019 hingga Maret 2020.
"Dengan jumlah persentase penduduk miskin di Aceh menunjukkan bahwa Aceh menduduki provinsi termiskin ke-7 di Indonesia dan ke-2 di Pulau Sumatera. Sementara jika dilihat dari sudut pandang jumlah APBD tahun 2020 secara nasional maka Aceh berada pada tingkat ke-5 tertinggi," kata Yahdi.
Fraksi Partai Aceh menyayangkan angka kemiskinan di Tanah Rencong masih tergolong tinggi. Mereka berharap APBA 2021 dapat digunakan maksimal untuk menangani persoalan tersebut.
"Sungguh sangat ironis dengan jumlah APBA yang begitu besar akan tetapi Pemerintah Aceh belum mampu menekan angka kemiskinan dan pengangguran. Oleh karenanya, dalam penggunaan APBA tahun 2021 senilai Rp 16,9 triliun lebih, Fraksi Partai Aceh meminta kepada pemerintah Aceh agar serius menangani persoalan ini," ujar Yahdi.
Selain itu, Fraksi Partai Aceh menyoroti masalah pendidikan berdasarkan rilis Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT). Hasil evaluasi Ujian Tulis Berbasis Komputer Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UTBK SBMPTN) tahun 2020 menempatkan Aceh peringkat terendah secara nasional.
"Jika ditinjau dari aspek perbandingan pengalokasian anggaran untuk pendidikan secara nasional, maka Aceh lah satu-satunya provinsi yang mengalokasikan anggaran untuk pendidikan lebih besar, yaitu 20 persen dari total APBA," jelas Yahdi.
Pada 2020, kata Yahdi, pemerintah Aceh mengalokasikan anggaran sebesar Rp 3,1 triliun lebih. Sedangkan pada 2021, pemerintah Aceh kembali menganggarkan anggaran sebesar Rp 2,7 triliun lebih pada Dinas Pendidikan Aceh.
"Anggaran yang begitu besar ternyata belum mampu melahirkan pendidikan Aceh yang berkualitas. Fraksi Partai Aceh melihat bahwa motto Pendidikan Aceh Carong yang digadang-gadangkan saudara gubernur Aceh belum disahuti oleh perangkat kerja di bawahnya," ujarnya.
Yahdi mengatakan Fraksi Partai Aceh menyetujui Raqan APBA 2021 ditetapkan sebagai qanun. Dalam qanun dijelaskan, belanja Aceh tahun depan senilai Rp 16,9 triliun.
"Fraksi Partai Aceh mendukung Rancangan Qanun Aceh tentang APBA tahun anggaran 2021, menjadi Qanun Aceh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2021," ujarnya.
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
.webp)
