.webp)
Menko Polhukam Mahfud Md meminta imam besar FPI Habib Rizieq Syihab bersikap kooperatif terkait pemeriksaan kesehatannya. Dia menyebut ada undang-undang yang membolehkan membuka catatan kesehatan pasien.
Awalnya Mahfud menyinggung Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dalam ketentuannya memang setiap pasien memiliki hak untuk tidak membuka catatan kesehatannya.
"Itu dilindungi, setiap pasien berhak meminta agar record kesehatannya tak dibuka pada umum, itu berdasar Undang-Undang 36 Tahun 2009," kata Mahfud dalam jumpa persnya di BNPB, Minggu (29/11/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun, lanjut Mahfud, ada dalil lex specialis derogat legi generali. Di mana, kata dia, jika ada hukum khusus, ketentuan umum itu bisa disimpan atau tidak harus diberlakukan.
"Ada ketentuan khusus bahwa dalam keadaan tertentu menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kesehatan dan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, maka medical record atau catatan kesehatan seseorang bisa dibuka dengan alasan-alasan tertentu," imbuhnya,
"Bahkan juga siapa yang menghalang-halangi petugas untuk melakukan upaya menyelamatkan masyarakat di mana petugas itu melakukan tugas pemerintahan, maka siapa pun bisa diancam dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 dan 216. Jadi ada perangkat hukum di sini yang bisa diambil oleh pemerintah," kata Mahfud.
Untuk itu, dalam hal ini Mahfud meminta Rizieq kooperatif. Sebab, dia bisa juga punya kemungkinan tertular dari kegiatan-kegiatan yang menimbulkan kerumunan.
"Oleh sebab itu dimohonkan kepada Saudara Muhammad Rizieq Syihab untuk kooperatif dalam rangka penegakan hukum. Kalau merasa diri sehat, tentunya tidak keberatan untuk memenuhi panggilan aparat hukum memberikan keterangan yang diperlukan demi keselamatan bersama," ujar Mahfud.
