Tiga PR Nurmahmudi Setelah Dilantik

Jakarta - Setelah melalui proses panjang akhirnya Nurmahmudi Ismail dan Yuyun Wirasaputra resmi dilantik. Nur-Yuyun dilantik oleh Gubernur Jawa Barat Dany Setiawan sebagai Walikota dan Wakil Walikota Depok periode 2006-2011. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dilakukan dalam sidang paripurna istemewa di Gedung DPRD Kota Depok pada Kamis (26/01/2006).Pascapelantikan, sejumlah pekerjaan rumah untuk membenahi pemerintahan dan pembangunan di Kota Depok telah menanti Nurmahmudi Ismail. Setidaknya ada 3 hal yang harus segera mendapatkan perhatian Walikota yang diusung oleh PKS tersebut.Pertama, membenahi birokrasi mulai dari tingkat kelurahan sampai ke dinas-dinas sebagai bagian dari upaya melakukan reformasi birokrasi. "Nurmahmudi perlu mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menciptakan profesionalitas birokrasi dengan melakukan penataan, pembinaan dan menciptakan manajemen pemerintahan yang efektif dan efesien," kata Ketua Fraksi PKS DPRD Depok, Qurtifa Wijaya dalam surat elektroniknya kepada detikcom Jumat (27/1/2006).Menurut Qurtifa, perlu juga dibangun model komunikasi pemerintahan dua arah untuk melahirkan iklim kerja yang kondusif dan menyenangkan, serta menyatukan kembali jajaran birokrat yang sempat terpecah dan terkotak-kotak saat berlangsungnya proses Pilkada. Perhatian terhadap peningkatan kesejahteraan pegawai satu hal yang juga tidak boleh dilupakan.Yang kedua adalah, menyusun agenda kerja dengan target-target pencapaian yang jelas dan terukur untuk menyelesaikan beberapa persoalan pembangunan yang saat ini dihadapi Kota Depok. "Predikat Depok sebagai Kota terkotor adalah salah satu PR besar yang harus dibenahi oleh pemerintahan Nurmahmudi," tutur Qurtifa.Disamping itu masalah kemacetan, mahalnya biaya pendidikan, tingginya angka pengangguran, tata kota yang semrawut, kumuhnya beberapa pasar tradisional dan buruknya infrastruktur adalah beberapa persoalan lain yang menuntut adanya perhatian dan perbaikan. Agenda ketiga adalah membangun kedekatan antara pemimpin dan masyarakat. Pemerintahan Nurmahmudi harus menghadirkan paradigma baru kepemimpinan di Kota Depok yaitu bahwa pemimpin adalah pelayan bagi masyarakat yang dipimpinnya. Untuk dapat melayani dengan baik, Walikota harus mau dan rajin turun ke masyarakat, melihat langsung persoalan-persoalan yang mereka hadapi, mendengar masukan dan harapan-harapan mereka untuk dijadikan bahan perbaikan perencanaan pembangunan ke depan. "Akan menjadi mudah bagi Walikota untuk merealisasikan program-program pemerintahannya ketika mendapat dukungan dan apresiasi yang besar dari masyarakat, karena mereka merasa telah dilibatkan dan diperhatikan oleh pemimpinnya," papar Qurtifa.Kepemimpinan Pak Nur juga diharapkan dapat mewujudkan harapan-harapan masyarakat akan kehidupan yang aman, damai dan sejahtera di Kota Depok. (ahm/)