Beredar Anggaran RKT 2021 Anggota DPRD DKI Rp 8 M, Komisi A Sebut Masih Draf

Muhammad Ilman Nafian - detikNews
Jumat, 27 Nov 2020 22:21 WIB
Gedung DPRD DKI Jakarta
Foto: Gedung DPRD DKI (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Beredar rancangan anggaran rencana kinerja tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta tahun 2021. Dalam rancangan RKT itu, setiap anggota dewan akan mendapat anggaran Rp 8.383.791.000 dalam kurun waktu satu tahun.

Apabila dikalikan dengan jumlah anggota DPRD DKI Jakarta sebanyak 106 orang, uang negara yang digunakan sebesar Rp 888.861.846.000. Sejumlah tunjangan juga tercatat dalam rencana anggaran RKT itu, yakni ada pendapatan langsung dan pendapatan tidak langsung. Untuk pendapatan langsung ada tunjangan uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan beras, tunjangan komisi, tunjangan badan, tunjangan perumahan, tunjangan komunikasi, tunjangan transportasi.

Untuk pendapatan tidak langsung ada kunjungan dalam provinsi, kunjungan luar provinsi, kunjungan luar provinsi, kunjungan lapangan komisi, rapat kerja dengan eksekutif, tunjangan sosperda, tunjangan ranperda, tunjangan sosial kebangsaan. Kemudian ada bimtek sekwan (luar daerah), bimtek fraksi (luar daerah), tunjangan reses.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono mengatakan rencana anggaran RKT 2021 itu masih dalam bentuk draf. DPRD DKI Jakarta saat ini tengah mengajukan anggaran untuk tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.

"Draf, jadi memformat kira-kira kalau kalau dari kisi-kisi jadi pendapatan itu ada tunjangan reses, setelah reses kan laporan selesai dapat tunjangan reses tuh, sesuai dengan sosper (kegiatan yang dianggarkan), sosper kan nggak dapat, sosper minta dapat, tunjangan transport, itulah yang dikalkulasi makanya ada pendapatan yang tidak langsung, itu maksudnya benefit yang didapatkan," ujar Mujiyono di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (27/11/2020).

"Kan bedanya sosper, yang naik itu rencana akan diminta naik tunjangan perumahan sama tunjangan transport udah, dan itu nggak gede. Tunjangan transport naik jadi Rp 12 (juta), tunjangan perumahan naiknya Rp 13 (juta) apa berapa ya, pokoknya naiknya Rp 40 (juta)," katanya.

Menurutnya, semua rencana tersebut belum tentu langsung disetujui. Nantinya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan terlebih dahulu mengkajinya.

"Dokumen yang sifatnya adalah keinginan, forkes, proposal, bukan menjadi lalu diterjemahkan benar-benar dan ini disepakati. Kalau posisinya forkes masih mentah, RAPDB belum selesai, evaluasi DDN (Direktorat Jenderal Otonomi Daerah), kan ada evaluasi DDN nanti, begitu lihat Depdagri lihat ini nggak layak, ditolak sama dia," ucapnya.

Menurutnya, anggaran sebesar Rp 888.861.846.000 sulit terealisasi. Sebab, pagu anggaran untuk DPRD DKI Jakarta sebesar Rp 580 miliar.

"Kaliin saja 106 (anggota DPRD DKI) berapa itu, nah, pagunya Rp 580 miliar," katanya.

(rfs/rfs)