Perda Islamic Center Era Jokowi Hendak Dicabut Anies, PAN Menolak

Danu Damarjati - detikNews
Jumat, 27 Nov 2020 19:43 WIB
Zita Anjani
Wakil Ketua DPRD DKI dari PAN, Zita Anjani (Instagram/@zitaanjani)
Jakarta -

Wakil Ketua DPRD DKI dari PAN Zita Anjani menyampaikan Perda tentang Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta (PPPIJ) atau Jakarta Islamic Center ingin dicabut oleh Pemprov DKI yang dipimpin Gubernur Anies Baswedan. PAN menolak perda itu dicabut.

"Saat ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berniat untuk mencabut Perda Nomor 11 Tahun 2014 tentang PPPIJ. Yang mana kita tahu, Perda tersebut guna menjamin kepastian hukum atas penyelenggaraan kelembagaan PPPIJ tersebut," kata Zita dalam keterangan pers tertulis kepada wartawan, Jumat (27/11/2020).

Perda itu adalah Perda Nomor 11 Tahun 2014 tentang PPPIJ. Perda itu ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) kala menjabat Gubernur DKI Jakarta pada 20 Agustus 2014. Menurut Zita, PPPIJ atau Jakarta Islamic Center lahir ketika ada niat untuk mengubah kawasan 'hitam' menjadi kawasan pusat pembinaan moral masyarakat. Namun kini Perda tentang PPPIJ hendak dicabut.

Zita memahami Pemprov DKI mengusulkan pencabutan Perda PPPIJ itu karena sudah ada aturan di UU tentang Pemerintahan Daerah, bahwa urusan agama merupakan urusan absolut yang merupakan wewenang pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah. Pemprov DKI juga berpandangan bahwa Unit Pelaksana Teknis (UPT) PPPIJ saat ini bertentangan dengan Permendagri Nomor 97 Tahun 2016.

"Inilah yang menjadi dasar eksekutif mencabut perda tersebut," kata Zita.

Di sisi lain, PAN berpandangan PPIJ bermanfaat untuk umat Islam. Bila Perda PPPIJ dicabut, PPPIJ bisa kehilangan landasan hukum.

Selanjutnya, PAN menolak pencabutan Perda tentang Jakarta Islamic Center:

Selanjutnya
Halaman
1 2