Perusahaan pengembang Meikarta, PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) digugat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atau pailit oleh PT Graha Megah Tritunggal. Gugatan itu dilayangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
PT Graha Megah Tritunggal melayangkan gugatan pada 6 Oktober 2020 dengan nomor perkara 328/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst. Sidang pertama sudah digelar pada 22 Oktober 2020 dan akan dilanjutkan kembali pada 18 Desember 2020 dengan agenda putusan perpanjangan.
Dalam petitumnya, PT Graha Tritunggal mengajukan 9 poin permohonan, salah satunya meminta majelis hakim yang mengadili perkara ini menetapkan PT MSU dalam keadaan pailit. Hakim juga diminta mengabulkan seluruh permohonan mereka.
Adapun petitum permohonan lengkapnya sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon PKPU untuk seluruhnya
2. Menyatakan Pemohon PKPU dan Kreditor Lain adalah Para Kreditor dari Termohon PKPU
3. Menetapkan Termohon PKPU dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPU-S) dengan segala akibat hukumnya
4. Menunjuk Hakim Pengawas pada Hakim-Hakim di Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengawasi pengurusan proses penundaan kewajiban pembayaran utang Termohon PKPU
5. Menunjuk, mengangkat, dan menetapkan Pengurus masing-masing bernama sebagai berikut:
a. Imran Nating, S.H., M.H., Kurator & Pengurus Terdaftar sebagaimana Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus No.AHU-260.AH.04.03-2019 tertanggal 3 Oktober 2019; dan
b. Muhamad Arifudin, S.H., M.H., Kurator & Pengurus Terdaftar sebagaimana Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus No.AHU-221.AH.04.03-2020 tertanggal 18 Juni 2020;
c. Herlin Susanto, S.H., M.H., Kurator & Pengurus Terdaftar sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No.AHU-213.AH.04.03-2017 tertanggal 7 November 2017;
d. Hervan Dewan Tara, S.H., M.Kn., Kurator & Pengurus Terdaftar sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No.AHU-107.AH.04.03-2019 tertanggal 23 April 2019;
selaku Tim Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Termohon PKPU.
6. Menetapkan sidang yang merupakan Rapat Permusyawaratan Hakim untuk mendengar laporan Hakim Pengawas tentang perkembangan yang dicapai selama proses Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPU-S), paling lambat hari ke-45 (empat puluh lima) terhitung sejak Putusan PKPU sementara diucapkan
7. Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil Termohon PKPU dan Para Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui Kurir untuk menghadap dalam sidang-sidang yang ditentukan
8. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa Tim Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir
9. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Termohon PKPU
Atau:
Apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).
Tonton video 'Hakim Tolak Gugatan Praperadilan Eks Presdir Lippo soal Meikarta':
Bagaimana respons pengembang Meikarta. Baca di halaman berikutnya.
