.webp)
Edhy Prabowo menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan setelah terjerat kasus dugaan suap ekspor benih lobster. Sosok-sosok yang dinilai berpeluang menggantikan Edhy Prabowo adalah Sandiaga Uno dan Fadli Zon.
"Jadi tentunya yang paling berpeluang adalah dari tokoh Gerindra. Dilihat dari latar belakang kelima nama elite Partai Gerindra, yang berpeluang masuk menggantikan Edhy Prabowo sebetulnya ada dua nama, Sandiaga Uno dan Fadli Zon," kata Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari dalam keterangannya, Jumat (27/11/2020).
Menurut Qodari, pengganti Edhy harus memiliki dua kriteria, yakni memiliki jabatan yang tinggi di partai dan dekat dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Qodari menyebut Sandiaga Uno memiliki dua kriteria itu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Diketahui, Sandiaga merupakan pasangan Prabowo dalam kontestasi Pilpres 2019, sehingga Sandiaga dianggap memiliki kedekatan dengan Prabowo.
"Kemungkinan Sandiaga Uno untuk menjadi menteri, sangat menarik karena apa, karena Sandiaga Uno itu calon wakil presiden dari Prabowo. Jadi, kalau dia masuk, wah komplet ini rekonsiliasi politik. Dan di sisi yang lain, dengan masuknya Sandiaga Uno, harusnya peluang kinerja yang lebih bagus juga akan terjadi," beber Qodari.
Qodari menilai Sandiaga Uno tidak akan mengulangi hal buruk yang dilakukan oleh Edhy Prabowo. Qodari beralasan kemampuan finansial Sandiaga cukup stabil. Selain itu, ia menyebut Kementerian Kelautan dan Perikanan harus memiliki sosok pemimpin yang mampu memperbaiki citra yang telanjur dibuat buruk oleh Edhy karena persoalan suap.
"Jadi menteri pengganti Edhy Prabowo harus jauh lebih bagus, karena harus menutup citra yang jelek dari yang ditimbulkan Edhy Prabowo dan saya melihat potensi itu ada di Sandiaga Uno," Tutur Qodari.
Tonton video 'Diperiksa KPK, Edhy Prabowo: Saya Ikuti Prosesnya':
Kemudian, ada nama Fadli Zon yang dianggap Qodari bisa masuk bursa sebagai calon pengganti Edhy. Simak di halaman berikutnya
Bukan hanya Sandiaga, Qodari menilai Fadli Zon berpotensi menggantikan Edhy. Fadli Zon, kata Qodari, punya kapasitas sebagai Menteri KKP.
"Fadli Zon jadi Menteri KKP akan sangat menarik melihat bagaimana dia jika menjalankan peran sebagai Menteri KKP sebagai bagian dari eksekutif karena selama beliau di posisi legislatif banyak dan sering sekali melakukan kritik-kritik. Nah, bisa tidak kinerjanya nanti lebih bagus daripada kritik-kritik yang ia berikan, bahkan lebih bagus dari menteri-menteri yang lain." tuntasnya.
Selain itu pengamat politik Indonesia Politica Studies, Amri, menilai Gerindra bisa kembali mengisi kursi kosong itu. Dengan kader dari Partai Gerindra lagi.
"Ya, kalau di lihat dari komitmen Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Gerindra punya peluang untuk mengajukan kadernya kembali mengisi kekosongan kursi menteri,' kata Amri Kamis (26/11).
Amri melihat ada sejumlah nama besar di Gerindra yang pantas menggantikan Edhy yaitu Sandiaga Uno, Ferry Juliantono, Fary Djemy Francis hingga Anggawira. Namun pilihan tersebut tergantung yang akan dipilih Prabowo Subianto selaku ketua umum partai.
"Kandidat dari partai Gerindra pastinya akan di siapkan oleh Prabowo. Semua tergantung Prabowo yang acc dan tentunya menjadi hak progratifpresiden Jokowi," ucapnya.
"Kita lihat saja perkembangan kasus ini dan kesepakatan politik seperti apa yang akan di ambil oleh kedua belah pihak," imbuhnya.
Diketahui, Edhy Prabowo terjaring dalam OTT KPK sepulang dari Amerika Serikat pada Rabu, 25 November 2020, dini hari. Penangkapan dilakukan di dua tempat, yakni Jakarta dan Depok, termasuk di Bandara Soekarno-Hatta, sekitar pukul 00.30 WIB.
Total jumlah pihak yang diamankan ada 17 orang, termasuk Edhy dan istrinya Iis Rosita Dewi, yang merupakan anggota Komisi V DPR. Posisi Edhy diisi sementara oleh Luhut Binsar Pandjaitan sebagai menteri ad interim.
"Menko Luhut telah menerima surat dari Mensesneg yang menyampaikan bahwa berkaitan dengan proses pemeriksaan oleh KPK terhadap Menteri KKP, maka Presiden berkenan menunjuk Menko Maritim dan Investasi sebagai Menteri KKP ad interim," kata jubir Kemenko Marves, Jodi Mahardi, kepada wartawan, Rabu (25/11/2020)
