.webp)
Polda Jawa Barat menyebut Habib Rizieq Syihab memiliki potensi untuk menjadi tersangka dalam kasus kerumunan di Megamendung, Bogor. Front Pembela Islam (FPI) menyebut pernyataan Polda Jabar itu aneh.
"Belum apa-apa sudah bilang potensi, itu aneh bin ajaib. Itu namanya sewenang-wenang tanpa hukum," ucap kuasa hukum FPI Aziz Yanuar, saat dihubungi, Kamis (26/11/2020).
Aziz menyebut ada diskriminasi hukum karena Polda Jabar telah membuat pernyataan Habib Rizieq berpotensi jadi tersangka. Dia membandingkan dengan beberapa kasus kerumunan di daerah lain.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau itu terjadi, maka diskriminasi hukum dan kriminalisasi ulama, dan habaib nyata jelas, terang benderang. Kerumunan tidak jaga jarak terjadi masif di Solo, Surabaya, Banyumas, Indramayu, Pekalongan, Banjarmasin, Magelang, bahkan kemarin di Minahasa, sulut begitu luar biasa, tidak ada sama sekali tindakan hukum apapun," kata Aziz.
"Begitu juga acara penolakan HRS yang juga tidak jaga jarak, berlangsung marak di Pekanbaru, dan Surabaya, serta NTT oleh pribadi-pribadi kebal hukum dan sanksi," katanya.
Aziz mengaku mendapat diskriminasi perlakuan dalam acara Maulid Nabi Muhammad dan pernikahan putri Habib Rizieq di Petamburan, Jakarta Pusat. Menurutnya, panitia telah mempersiapkan protokol kesehatan, dan telah disanksi karena terjadi kerumunan.
"Acara yang dihadiri oleh HRS yang sudah dijalankan dengan mitigasi serius dan bahkan karena di luar perkiraan akhirnya disanksi, malah dicari-cari dan dibuat-buat pidananya. Yang jelas nyata di NTT ancam bunuh sembari merusak baliho gabar beliau (Habib Rizieq) adem ayem karena kebal hukum. Ini bukan lagi rechtsstaat (negara hukum) tapi obrigkeitsstaat (negara dengan kekuasaan yang sewenang-wenang)," katanya.
Simak video 'Kasus Kerumunan HRS di Bogor Naik ke Penyidikan, Ini Kata FPI':
Bagaimana penjelasan polisi soal kemungkinan Habib Rizieq ditetapkan sebagai tersangka. Simak di halaman selanjutnya.
