Legislator PDIP Bicara 'Serangan Fajar' di Pilkada, Bawaslu: Kami Akan Patroli

Matius Alfons - detikNews
Kamis, 26 Nov 2020 17:30 WIB
Ilustrasi money politics
Foto: Ilustrasi politik uang (Basith Subastian)
Jakarta -

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDIP, Cornelis menyinggung kesiapan Bawaslu RI mengantisipasi politik uang atau money politic di Pilkada 2020. Bawaslu RI mengaku telah menyiapkan sejumlah program untuk mengantisipasi politik uang.

Dalam rapat kerja antara Komisi II DPR dan Bawaslu, Cornelis mengaku mendapat informasi ada beberapa calon kepala daerah yang mulai mempersiapkan 'serangan fajar'. Cornelis meminta Bawaslu mengantisipasinya.

"Saya mohon kepada Bawaslu untuk betul-betul mengawasi money politik," kata Cornelis dalam rapat kerja dengan Bawaslu RI di Komisi II, Gedung DPR RI, Kamis (26/11/2020).

"Saya juga di lapangan ada beberapa calon yang sudah mulai mendata untuk menggerakkan serangan fajar, Jadi Bawaslu tolong betul-betul," imbuhnya.

Menanggapi Cornelis, Ketua Bawaslu Abhan menyebut pihaknya saat ini juga sudah mulai melakukan upaya pencegahan. Dia menyebut pihaknya sudah bergerak ke masyarakat hingga memasifkan sosialisasi terkait money politik.

"Money politik jadi tantangan kami tentu bagaimana kami lakukan upaya pencegahan kami lakukan semaksimal mungkin. Contoh, kawan-kawan di daerah masif sosialisasi antipolitik uang dengan bentuk desa antipolitik uang, atau poster selebaran soal politik uang dan melalui video singkat yang ada melalui media sosial yang kami miliki," ujarnya.

Tak hanya itu, Abhan menyebut pihaknya juga akan melakukan patroli di seluruh daerah selama masa tenang, yakni 6-8 Desember 2020. Dia juga meminta masyarakat turut membantu melaporkan jika ada dugaan politik uang yang terjadi.

"Nantinya, pada tahapan masa tenang yang kami asumsikan potensinya adalah ketahuan politik uang, maka pada masa tenang itu akan kami lakukan kegiatan patroli politik uang. Jadi 6, 7, 8 Desember sampai malam pemungutan kami akan patroli. Partisipasi publik kami harapkan untuk bersama seandaianya ada pelanggaran politik uang bisa disampaikan ke kami," ungkap Abhan.

Selengkapnya baca di halaman berikutnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2