.webp)
Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) merilis hasil survei terkait penerapan aturan PSBB oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam acara Habib Rizieq Syihab. Sebanyak 57 responden yang mengetahui acara tersebut setuju bahwa Anies gagal menerapkan PSBB secara adil.
Survei dilakukan pada rentang waktu 18-21 November 2020 terhadap 1.201 responden yang dipilih dengan metode simple random sampling. Margin of error survei adalah 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Responden diberikan pertanyaan 'Ada yang menilai Gubernur DKI Jakarta telah gagal menjalankan aturan PSBB secara adil kepada semua warga DKI Jakarta tanpa memandang etnis, agama atau golongannya. Apakah Ibu/Bapak setuju atau tidak dengan penilaian tersebut?'.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hasil survei tersebut dibagi menjadi 2, yaitu dari seluruh responden dan dari responden yang mengetahui acara tersebut. Untuk diketahui, berdasarkan survei SMRC, ada 49 persen dari total responden yang mengetahui acara Habib Rizieq.
"Kita menemukan sekitar 42 persen warga secara umum, semua responden, 42 persen warga setuju dengan pendapat bahwa Gubernur DKI Jakarta telah gagal menjalankan aturan PSBB secara adil kepada semua warga DKI Jakarta tanpa memandang etnis, agama, atau golongannya. Sementara yang tidak setuju ada 33 persen," kata Direktur Eksekutif SMRC Sirajuddin Abbas dalam rilis survei, Kamis (26/11/2020).
"Tetapi kalau di antara warga yang tahu tentang kegiatan Maulid dan resepsi pernikahan, itu berbeda. Dukungan pada pendapat ini lebih tinggi. Di antara yang tahu kegiatan di Petamburan tersebut, yang setuju bahwa Gubernur DKI Jakarta telah gagal menjalankan aturan PSBB secara adil proporsinya lebih besar, yakni 57 persen," imbuhnya.
Menurut Abbas, hasil survei ini bisa menjadi catatan bagi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ia menyebut hasil survei itu menunjukkan ada yang perlu diperbaiki dalam penerapan protokol kesehatan di Ibu Kota.
"Ini saya kira penting jadi catatan bagi masyarakat Jakarta dan juga Gubernur DKI Jakarta. Karena penilaian ini menunjukkan bahwa ada hal yang penting diperbaiki dalam penegakan protokol kesehatan di wilayah DKI Jakarta," ujarnya.
SMRC juga memetakan persepsi responden terkait pencopotan Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jawa Barat. Simak di halaman selanjutnya.
SMRC juga memetakan persepsi responden terkait pencopotan Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jawa Barat buntut kerumunan di acara Habib Rizieq. Sebanyak 28 persen responden mengetahui pencopotan 2 kapolda tersebut.
"Hanya 28 persen warga yang tahu keputusan Kapolri mencopot 2 Kapolda tersebut. 'Jika tahu, apakah Ibu/Bapak setuju atau tidak dengan sikap Kapolri tersebut?'. Kita menemukan 48 persen setuju dengan keputusan Kapolri tersebut dan 37 persen tidak setuju. Hanya 14 persen yang tidak menjawab," ujar Abbas.
Pernyataan Menko Polhukam Mahfud Md yang memberikan teguran keras kepada aparat terkait penegakan protokol kesehatan diketahui oleh 30 persen responden. Dari 30 persen yang tahu, ada 86 persen yang setuju terhadap pernyataan tegas Mahfud tersebut.
Selain itu, SMRC memetakan pengetahuan responden terkait pernyataan Mahfud soal teguran kepada pemerintah daerah. Sebanyak 29 persen responden mengetahui pernyataan Mahfud dan 90 persen dari responden yang tahu mengaku setuju dengan pernyataan itu.
"Teguran Menko Polhukam kepada pemerintah daerah. Sekitar 29 persen warga yang tahu teguran Kemenko Polhukam kepada pemda yang dianggap kurang tegas dalam menegakkan aturan larangan berkumpul. Dari yang tahu, 90 persen setuju dengan sikap pemerintah pusat tersebut," jelas Abbas.
"Artinya sebetulnya masyarakat mendukung sikap dan respons dari pemerintah pusat terkait dengan kegiatan yang dinilai melanggar aturan protokol kesehatan tersebut, baik itu terkait teguran kepada aparat kepolisian, maupun teguran kepada pemerintah daerah. Teguran kepada kepolisian didukung 86 persen warga yang tahu, dan teguran terhadap pemerintah daerah didukung oleh 90 persen warga yang tahu," pungkasnya.
