Rapat Bareng Komisi II, KPU Ungkap 100 Juta Orang Masuk DPT Pilkada 2020

Matius Alfons - detikNews
Kamis, 26 Nov 2020 14:59 WIB
Komisi II DPR Rapat Kerja dengan Mendagri-KPU Bahas Data Pemilih Pilkada 2020
Foto: Matius Alfons/detikcom
Jakarta -

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan ada 100.359.152 pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) pada Pilkada 2020 yang akan datang. DPT tersebut tercatat pada 298.938 tempat pemungutan suara (TPS).

"Ditetapkan DPT Pilkada Serentak 2020 total pemilih 100.359.152," kata Ketua KPU Arief Budiman saat rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di gedung DPR, Kamis (26/11/2020).

Arief mengatakan lebih dari 100 juta pemilih itu tercatat di 309 kabupaten/kota, 4.242 kecamatan, hingga 46.747 kelurahan. Para pemilih ini juga tercatat di 298.938 TPS.

"Pemilih tercatat di 309 kabupaten/kota, 4.242 kecamatan, 46.747 kelurahan dan TPS sebanyak 298.938 TPS," ucap Arief.

Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian menyebut, dari 100.359.152 pemilih yang terdaftar DPT, ada 0,88 persen yang belum merekam e-KTP. Tito menyebut baru 99,12 persen dari 100 juta lebih yang sudah melakukan perekaman e-KTP atau memiliki e-KTP.

"Kemendagri, Dukcapil, sudah koordinasi dengan KPU untuk melakukan rekonsiliasi dan sinkronisasi dengan data SIAK. Hasilnya turun jadi 884.908 atau lebih-kurang 0,88 persen. Artinya, dari DPT yang 100,3 juta jiwa itu, yang sudah terekam sebanyak 99,12 persen, yang belum adalah 0,88 persen," ujarnya.

Menyikapi hal tersebut, Tito mengatakan pihaknya dengan KPU dan Bawaslu sudah menyetujui bagi pemilih yang terdaftar DPT bisa membawa dua dokumen ke TPS. Dokumen tersebut adalah e-KTP dan surat keterangan sudah melakukan perekaman e-KTP.

"Menghadapi situasi ini, kami berusaha evaluasi Senin lalu, tanggal 23 November, kami melakukan dua kegiatan, kami laporkan. Pertama adalah rapat di tingkat pimpinan, saya pimpin langsung, Mendagri, Dirjen Dukcapil, Sekjen Kemendagri, dihadiri Ketua KPU, Ketua Bawaslu. Poin pentingnya, kita ingin samakan persepsi dokumen apa yang bisa jadi pegangan para pemilih, lalu disepakatilah dokumen KTP-el atau surat keterangan telah merekam KTP-el. Itulah dua dokumen tersebut," ujar Tito.

(maa/ibh)