.webp)
Sebanyak belasan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang bertugas di Pilkada Klaten 2020 dilaporkan positif virus Corona atau COVID-19. Data sementara yang diperoleh hari ini yakni dari empat kecamatan di Klaten.
Dari data yang dihimpun detikcom, berikut ini persebaran belasan anggota KPPS yang positif Corona di empat kecamatan di Kabupaten Klaten: Kecamatan Ceper 3 kasus, Kecamatan Juwiring 6 kasus, Kecamatan Wonosari 4 kasus, dan Kecamatan Trucuk 1 kasus.
"Di Kecamatan Ceper dari 64 orang KPPS yang reaktif, ada tiga orang yang positif COVID. Yang positif langsung isolasi mandiri," ungkap Ketua Satgas Percepatan Pengendalian COVID-19 Kecamatan Ceper Supriyono pada detikcom di sela kegiatan rapid test bagi pengawas TPS, Kamis (26/11/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Supriyono menjelaskan proses rapid test dan swab bagi KPPS, PPS, PPK dan linmas di wilayahnya berlangsung sejak Senin (16/11) dan kini sudah selesai.
"Sudah selesai kita lakukan dan dari ratusan peserta ada 64 orang reaktif lalu di-swab ada tiga positif. Sisanya sempat kita swab ulang tetap negatif jadi hanya tiga orang yang positif," jelas Supriyono.
Mereka yang positif, tegas Supriyono, diminta isolasi mandiri selama 10-14 hari. Dengan demikian masih cukup waktu untuk kembali bertugas setelah dinyatakan negatif Corona nantinya.
"Masih cukup waktunya sampai tanggal 9 Desember. Kita pantau terus dan semua membaik," ucap Supriyono.
Selanjutnya, ada enam anggota KPPS Kecamatan Juwiring, yang positif Corona. Jumlah anggota KPPS di kecamatan ini disebut lebih dari 1.000 orang.
"Di hari pertama dari sekitar 100 KPPS yang di-rapid ada 38 orang reaktif. Tetapi setelah di-swab hanya enam orang yang positif," terang Ketua Satgas Percepatan Pengendalian COVID-19 Kecamatan Juwiring, Herlambang Jaka Santosa saat dihubungi detikcom hari ini.
Menurut Herlambang, pada rapid test kedua ditemukan 32 kasus reaktif. Namun hasil swab dari 32 orang tersebut belum keluar.
"Pada rapid ketiga hanya ada delapan orang yang reaktif dan hasil swab juga belum keluar," lanjut Herlambang.
"Dari jumlah 1.000 orang yang di-rapid yang reaktif di bawah 100 orang, dan yang positif hanya enam orang. Jadi relatif sedikit dan semua sudah isolasi mandiri sementara," ucap Herlambang.
Dikatakan Herlambang, para anggota KPPS itu tidak tertular dari klaster tetapi akibat kontak orang terdekat yang memiliki mobilitas keluar kota.
"Jadi tidak ada klaster penyelenggara Pilkada tapi penularan dari orang per orang. Misalnya istri atau keluarga dari luar lalu pulang menularkan," tambah Herlambang.
Untuk mencegah munculnya klaster, ungkap Herlambang, Satgas kecamatan memantau ketat kegiatan masyarakat. Herlambang mengatakan operasi masker di Klaten juga dilakukan setiap hari.
"Untuk hajatan atau acara tidak boleh lebih 50 orang," kata Herlambang.
Selanjutnya, Ketua Satgas Percepatan Pengendalian COVID-19 Kecamatan Wonosari, M Nur Rosyid, mengungkapkan di wilayahnya ada 125 TPS. Sedangkan anggota KPPS yang mengikuti rapid test sebanyak 875 orang. Empat orang di antaranya positif Corona.
"Dari 875 orang yang di-rapid itu hanya ada empat orang yang positif. Empat orang itu dari tiga desa dan sudah membaik setelah isolasi mandiri," papar Rosyid saat dihubungi detikcom, hari ini.
Rosyid mengatakan angka penambahan kasus baru Corona terus terjadi di wilayahnya. Namun tidak ada satupun yang berasal dari klaster.
"Tidak ada yang dari satu klaster, tetapi penambahan itu didapat dari screening lalu di-swab oleh Satgas. Misalnya ada yang dari luar daerah pulang menularkan," jelas Rosyid.
Data terakhir didapat dari Kecamatan Trucuk. Dari ratusan anggota KPPS di kecamatan itu, terdapat satu orang yang dan satu anggota Linmas desa yang positif Corona. Keduanya sudah menjalani isolasi mandiri dan kondisinya membaik.
Diwawancara terpisah, Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Klaten Syamsul Huda mengatakan rapid test dan swab untuk PPS, PPK dan KPPS diikuti 26.000 orang.
"Yang di-rapid 26.000 KPPS plus PPS dan PPK. Yang reaktif ada tapi langsung di-swab, cuma jumlahnya itu ke Satgas COVID-19 saja dan kita belum dapat laporan," jelas Syamsul pada detikcom di kantornya.
