Komisi Informasi Pusat (KIP) melansir lembaga publik tertransparan di Indonesia. Untuk kategori lembaga negara dan lembaga pemerintahan nonkementerian, Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY) masuk lima besar.
Berikut ranking lima besar:
1. Bank Indonesia dengan nilai 88,51
2. Komisi Yudisial dengan nilai 86,01
3. Badan Pemeriksa Keuangan RI dengan nilai 82,44
4. Mahkamah Konstitusi RI dengan nilai 82,03
5. Sekretariat Kabinet dengan nilai 80,35
Peringkat di atas dilaporkan Ketua Komisi Informasi Pusat Gede Narayana kepada Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Rabu (25/11). Gede memaparkan hasil monev keterbukaan badan publik (BP) bahwa dari 348 BP yang dimonitor sepanjang 2020, mayoritas 72,99 persen (254 BP) masih sangat rendah kepatuhan dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik, yaitu 17,53 persen (61 BP) hanya masuk kategori Cukup Informatif, 13,51 persen (47 BP) Kurang Informatif, dan 41,95 persen (146 BP) Tidak Informatif.
Menurutnya, kondisi yang memprihatinkan ini harus menjadi tugas bersama antara pemerintah, BP, dan Komisi Informasi. Ia menyampaikan bahwa masih diperlukan dorongan yang lebih besar untuk menjadikan keterbukaan informasi sebagai budaya dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
"Komisi Informasi akan lebih menggelorakan budaya keterbukaan informasi publik melalui komitmen dan dukungan yang kuat dari pemerintah," ungkap Gede.
Bagaimana respons MK dan KY menanggapi hal itu. Simak berita selengkapnya di halaman berikut.
