Tahun Depan Kemensos Bakal Tambah Jumlah dan Penerima Bansos

Yudistira Imandiar - detikNews
Kamis, 26 Nov 2020 10:29 WIB
Jokowi
Foto: Kemensos
Jakarta - Program perlindungan sosial menjadi salah satu prioritas pemerintah di tahun 2021. Pada APBN 2021, disiapkan dana Rp 408,8 triliun untuk pelaksanaan perlindungan sosial.

Dalam agenda penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) dan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) 2021 di Istana Negara, Rabu (25/11) Presiden RI Joko Widodo menginstruksikan agar anggaran belanja segera direalisasikan sejak awal tahun. Kepada Kementerian Sosial, Jokowi berpesan supaya bantuan sosial disalurkan ke penerima manfaat sejak awal Januari tahun depan.

"Agar belanja masyarakat meningkat agar konsumsi masyarakat meningkat sehingga juga menggerakkan ekonomi di lapisan bawah," kata Jokowi.

Jokowi menyampaikan alokasi APBN tahun 2021 akan fokus kepada empat hal. Pertama, penanganan kesehatan, yakni dalam hal penanganan pandemi utamanya fokus kepada vaksinasi peristiwa itu anggaran yang berkaitan dengan penguatan sarana dan prasarana kesehatan laboratorium penelitian dan pengembangan sangat diperlukan. Kedua, berkaitan dengan perlindungan sosial terutama bagi kelompok yang kurang mampu dan rentan.

Ketiga, berkaitan dengan program pemulihan ekonomi terutama dukungan terhadap UMKM dan dunia usaha. Keempat terkait membangun fondasi yang lebih kuat dalam reformasi struktural di bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan lain-lainnya

Menanggapi instruksi Jokowi, Menteri Sosial Juliari P Batubara menyatakan pihaknya segera merealisasikan anggaran 2021 dan menyalurkan sejumlah bantuan. Ia mengulas ada beberapa jenis bantuan yang masih disalurkan Kemensos.

"Kementerian Sosial siap menindaklanjuti arahan Bapak Presiden. Penanganan dampak pandemi salah satunya dilakukan Kemensos melalui bantuan sosial reguler, yakni Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako/Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Kami bisa dorong agar di awal tahun bantuan sudah tersalur ke penerima manfaat," kata Juliari dalam keterangan tertulis, Kamis (26/11/2020).

Juliari menyampaikan untuk penanganan dampak ekonomi COVID-19 melalui bansos reguler, Kemensos telah meningkatkan indeks bantuan dan memperluas kepesertaan. Untuk PKH, Kemensos mempercepat pencairan bantuan dari setiap tiga bulan menjadi setiap bulan per keluarga penerima manfaat (KPM).

Kepesertaan PKH diperluas dari 9,2 juta KPM, menjadi 10 juta KPM. Anggaran Program PKH tahun 2021 ditetapkan sebesar Rp30,4 triliun. Untuk program sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kepesertaan juga diperbanyak dari semula 15,2 juta KPM menjadi 20 KPM Program Sembako di tahun 2020. Tahun 2021, kepesertaan BPNT ditetapkan sebanyak 18,5 juta KPM.

Adapun besaran nominal BPNT juga diperbesar, dari Rp 150 ribu per KPM per bulan, menjadi Rp 200 ribu per KPM per bulan. Anggaran BPNT tahun 2021 ditetapkan sebesar Rp 44,7 triliun.

"Selain itu, untuk mengatasi dampak pandemi yang masih terasa, kami juga masih melanjutkan Bansos Tunai untuk 10 juta KPM dengan indeks Rp200 ribu/KPM di tahun 2021. Total anggaran yang kami siapkan sebesar Rp12 triliun untuk periode Januari-Juni 2021," timpal Juliari.

Pada Tahun 2021, pagu anggaran Kemensos sebesar Rp 92,817 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp 91,005 triliun merupakan anggaran bantuan sosial. Mulai tahun 2020, anggaran Kemensos terus meningkat signifikan sejalan dengan penugasan negara dalam penanganan dampak pandemi. Dari pagu indikatif sebesar Rp 62,8 triliun TA 2020, meningkat menjadi Rp 124 triliun, dan terakhir Rp 134,008 triliun. Mengacu data pertengahan bulan November 2020, realisasi anggaran Kemensos sudah menembus 90%.

(mul/ega)