Survei KPAI di Masa Pandemi: Anak Jalanan dan Anak Dilacurkan Masih Tinggi

Yulida Medistiara - detikNews
Rabu, 25 Nov 2020 16:51 WIB
Ketua KPAI Dr Susanto MA
Ketua KPAI Susanto (Foto: dok. 20detik)
Jakarta -

KPAI menggelar survei terhadap situasi pekerja anak di tengah COVID-19 di 9 provinsi dan 20 kabupaten/kota di Indonesia. Survei tersebut menyatakan anak paling banyak dipekerjakan di 5 sektor, beberapa di antaranya sebagai anak jalanan hingga dilacurkan.

"Kita melakukan survei situasi pekerja anak di tengah COVID-19, ini ada 9 provinsi, 20 kota kabupaten di Indonesia. Ini tentu bagian dari ikhtiar kita untuk memotret seberapa jauh situasi pekerja anak Indonesia apakah dalam situasi COVID-19 juga berdampak bagi mereka atau seperti apa," kata Ketua KPAI Susanto dalam konferensi pers yang disiarkan secara virtual, Rabu (25/11/2020).

"Bahkan, di catatan kesimpulan, hasil survei ini tampaknya juga terkonfirmasi bahwa beban keluarga menjadi pemicu keluarga mempekerjakan anak. Ini tentu jadi bagian dari PR kita agar kondisi keluarga di Indonesia tidak sampai anak menjadi objek," ungkapnya.

KPAI mencatat situasi pekerja anak dalam 5 tahun terakhir belum menunjukkan penurunan signifikan, sebelumnya pada 2015 sempat menurun, tetapi meningkat kembali pada 2016 hingga kini. Berdasarkan data KPAI sejak 2011 hingga 2020 angka eksploitasi dan tindak pidana perdagangan anak (TPPO) mencapai 2.474 kasus.

Kemudian pada 2020 di tengah pandemi COVID-19, pekerja anak semakin rentan yang berada di ekonomi tingkat bawah karena diminta membantu perekonomian keluarga, ditambah adanya kebijakan belajar dari rumah sehingga dimanfaatkan orang tua tersebut.

"Memasuki tahun 2020, persoalan pekerja anak semakin kompleks manakala wabah pandemi COVID-19 berdampak signifikan terhadap ekonomi dan social. Terutama bagi mereka yang rentan secara ekonomi. Hal ini menimbulkan dampak domino pada pekerja anak dan keluarganya. Beragam kebijakan protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 salah satunya juga menuntut anak-anak belajar dari rumah (BDR)," kata Ai Maryati.

"Namun, di sisi lain, kondisi ini juga dimanfaatkan oleh keluarga yang terdampak tadi menjadi peluang anak dapat dipekerjakan untuk menambah penghasilan bagi mereka dan keluarga. Memang ini bukan hal mudah melewati anak menjadi kelompok rentan kemudian menjadi kehidupan bekerja hingga masuk dalam bentuk terburuk anak," imbuhnya.

Sementara itu, Komisioner Bidang Trafficking dan Eksploitasi Anak Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ai Maryati Solihah, mengatakan survei tersebut dilakukan pada 9 provinsi yang meliputi 20 kota dan kabupaten selama 2 bulan, yaitu pada September-Oktober. Survei tersebut melakukan wawancara terhadap orang tua, pemerintah daerah, lembaga penyedia layanan, dan masyarakat pendamping pekerja anak.

KPAI bekerja sama dengan IOM, Sekertariat Jarak dan para pegiat TPPO dan pegiat anak melakukan survei tersebut. Hasil survei itu menemukan pekerja anak bekerja di daerah perkotaan, sebanyak 14 lokus (85%) yang diobservasi, berdasarkan jenis pekerjaan anak, yakni anak jalanan, anak pemulung, anak yang dilacurkan, dan sebagian pekerja rumah tangga anak bekerja di daerah perkotaan. Di tingkat pedesaan anak ada yang dipekerjakan di bidang pertanian.

Hasil survei itu ditemukan jenis pekerjaan anak yang di observasi ada 5 sektor, yakni anak jalanan sebanyak 15,8%, anak yang dilacurkan sebanyak 31,6%, anak pemulung sebanyak 15,8%, anak yang dipekerjakan di pertanian sebanyak 21,1% dan pekerja rumah tangga anak sebanyak 15,8%.

"Ternyata sesuai dengan hal yang kita dapatkan, laporan laporan berbagai lembaga, angka kekerasan meningkat, angka eksploitasi juga meningkat. Ternyata dalam konteks pekerja anak bahwa anak yang dilacurkan juga menempati tempat yang tertinggi," sambungnya.

"Kesimpulan, anak berada dalam lokus pekerjaan terburuk anak masih tinggi dapat diamati secara langsung oleh observer di 20 kota/kabupaten. Di masa COVID-19 mereka mengalami dampak langsung yaitu peningkatan jumlah dan perluasan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak (PBTA), terutama pada jenis anak yang dilacurkan dan anak pemulung," katanya.

Kemudian kondisi kerja pekerja anak rata-rata bekerja dalam situasi pelacuran yang membahayakan moral seperti di diskotek, tempat biliar. Kemudian bagi pekerja anak jalanan bekerja pada suhu panas yang ekstrim rawan tertular COVID-19.

"Jenis pekerja anak yang dilacurkan (lokus Bogor) mengalami kondisi kerja terbanyak, yaitu dalam situasi pelacuran, bekerja di bawah tanah, bekerja dengan ventilasi terbatas serta rawan tertular COVID-19," ungkapnya.

Ia melanjutkan, berdasarkan data dari 19 lokus, ada 78% atau 12 lokus jenis PA yang rentan TPPO. Hanya anak yang dipekerjakan di pertanian dan pekerja rumah tangga anak untuk setiap lokus tidak rentan TPPO.

Adapun pekerja anak yang rentan melanggar TPPO atau tindak pidana perdagangan orang antara lain, anak yang dilacurkan rentan dijual secara online, kemudian ada pula orang tua yang diberhentikan dari pekerjaannya di masa pandemi COVID-19 sehingga ada anak yang merasa ingin membantu penghasilan.

Rekomendasi KPAI:

1. Keberadaan anak dalam PTBA diberbagai daerah menjadi evaluasi atas kebijakan dan program penghapusan pekerja anak oleh pemerintah, terutama road map bebas pekerja anak tahun 2022. Fenomena ini mendorong pemerintah meningkatkan perhatian terhadap keberadaan PBTA untuk melaksanakan langkah-langkah kuratif dan rehabilitative terutama pada kantong-kantong yang sudah dilaksanakan pemantauan.
2. Mendorong segera dilakukan penarikan pekerja anak mengingat PBTA mendapat situasi paling buruk atas terjadinya kompleksitas social ekonomi dampak wabah pandemi. Anak untuk segera dipenuhi jaring pengaman social dan pemberdayaan pada tingkat komunitas.
3. Hubungan pekerja anak dengan tindak eksploitasi dan TPPO sangat erat, sehingga diperlukan langkah terintegrasi dalam penanganan menarik dan memberdayakan anak PBTA.

Selanjutnya
Halaman
1 2