Bos Survei Ini Sebut Program Cawalkot Danny Pomanto Banyak yang Mubazir

Bos Survei Ini Sebut Program Cawalkot Danny Pomanto Banyak yang Mubazir

Alfi Kholisdinuka - detikNews
Selasa, 24 Nov 2020 12:47 WIB
Direktur Eksekutif Mitra Demokrasi Indonesia (MDI) Andi Taufiq Aris
Foto: istimewa
Jakarta -

Direktur Eksekutif Mitra Demokrasi Indonesia (MDI) Andi Taufiq Aris menilai wajar jika elektabilitas Calon Wali Kota Makassar Danny Pomanto (DP) merosot jelang Pilwalkot Makassar 9 Desember mendatang. Menurutnya, hal itu karena mayoritas masyarakat Kota Makassar tahu sejumlah program pemerintahan ketika Danny Pomanto menjabat Wali Kota Makassar banyak yang mubazir.

"Mayoritas masyarakat Makassar bukan gagal paham, tetapi banyak yang memahami atau paham kegagalan DP saat menjabat Wali Kota Makassar lalu. Jadi, saran saya sebaiknya DP berhati-hati bicara tentang keberhasilannya di dalam debat pilwali," ujar ATA sapaan akrabnya dalam keterangan tertulis, Selasa (24/11/2020).

ATA menilai pernyataan Pakar Kebijakan Publik dari Politeknik STIA LAN Makassar Alam Tauhid Syukur terhadap pemerintahan DP saat menjabat wali kota lalu benar adanya. Menurutnya, program DP bermasalah khususnya dalam tata kelola pemerintahan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Banyak program yang terlanjur dibangun tetapi menjadi mubazir sehingga hanya menimbulkan kerugian negara. Pemerintahan Danny Pomanto gagal dari sisi perencanaan, penganggaran, dan pengawasan. Makanya masalah ini bisa dipidana," sebut ATA

Pakar juga, kata ATA, menyebutkan bahwa berdasarkan UU BPK dan UU Tipikor, pemborosan dalam program pemerintahan itu termasuk tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian negara.

ADVERTISEMENT

Ia pun membeberkan kegagalan program pemerintahan calon petahana tersebut antara lain pengadaan halte smart, pete-pete smart, tong sampah gendang dua, pohon ketapang, gerobak kaki lima, hingga gemuknya tenaga honorer dalam Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"Sejumlah program pemerintahan Danny Pomanto itu malah belum mampu mengangkat pertumbuhan ekonomi Makassar secara signifikan. Padahal, APBD saat itu Rp 4 triliun. Malahan tingkat pengangguran 10,2, tertinggi di Sulsel, angka kemiskinan di atas 700 ribu jiwa," ungkapnya.

"Makanya saya katakan bahwa mayoritas masyarakat sudah memahami kegagalan DP saat menahkodai Pemkot Makassar karena bukti-bukti tersebut. Nah, kalau DP banyak bicara soal prestasinya di debat pilwali, mungkin beliau yang gagal paham," pungkasnya.

(ega/tor)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
Selengkapnya



Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Ajang penghargaan persembahan detikcom bersama Polri kepada sosok polisi teladan. Baca beragam kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini.
Hide Ads