Calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat yang diusung Partai Demokrat (PD), Mulyadi-Ali Mukhni, dilaporkan ke Bareskrim Polri. Sekretaris Bappilu DPP PD Kamhar Lakumani mengatakan masalah pemilu seharusnya diadukan ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu)
"Terkait pelaporan di Bareskrim setelah saya coba konfirmasi, informasinya belum ada di Satgas. Yang kedua, sekiranya terjadi yang diinformasikan tersebut bukan Bareskrim, tapi Gakkumdu kan, yang berkaitan dengan Pilkada, itu ranah dari Gakkumdu. Saat ini sih dari Satgas belum memberikan update yang terbaru, tapi sekiranya itu pun ada itu bukan ranah Bareskrim, tapi Gakkumdu," kata Kamhar saat dihubungi, Senin (23/11/2020).
"Nggak dong, kalau di PKPU-nya kan demikian harus ke Gakkumdu. Jadi salah alamat mestinya," katanya.
Meski demikian, Kamhar mengatakan pihaknya akan memberikan pendampingan hukum kepada Mulyadi-Ali Mukhni. Dia menegaskan Mulyadi adalah kader utama partai.
"Pasti, apalagi Pak Mulyadi itu kader utama Partai Demokrat ya, sebagai ketua DPD juga mantan anggota DPR RI daerah Sumatera Barat bagi Partai Demokrat itu memiliki nilai strategis secara politik. Dan tentunya advokasi terhadap Pak Mulyadi akan sangat diseriusi oleh DPP," katanya.
Kamhar enggan menanggapi materi laporan tersebut. Dia menegaskan akan menyerahkan semuanya ke Gakkumdu.
"Oh itu harusnya Gakkumdu yang melakukan telaah. Kita memonitor, kita memantau dan yang pasti akan melakukan pendampingan dan usaha terkait untuk kader utama Partai Demokrat Pak Mulyadi di Sumatera Barat," jelasnya.
