Pelabuhan Tanjung Priok Kini Punya Manajemen Limbah Kapal Terpadu

Yudistira Imandiar - detikNews
Selasa, 24 Nov 2020 10:06 WIB
Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok
Foto: Kemenhub
Jakarta -

Kementerian Perhubungan Cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok meluncurkan program manajemen limbah kapal terpadu di Pelabuhan Tanjung Priok. Program yang dinamai COACH (Clean Ocean Act Collaboration and Harmonize) itu dibuat untuk menjadi panduan pengelolaan limbah di pelabuhan oleh pihak-pihak terkait.

Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Capt. Wisnu Handoko menjelaskan program COACH yang mengusung Trust, Transparency, Timing diharapkan dapat menciptakan keterpaduan dalam menentukan dan melaksanakan strategi pengelolaan limbah kapal antara pemangku kepentingan, serta meningkatkan sinergi dalam pengerahan sumber daya, meliputi SDM, sarana dan prasarana, metode, prosedur, biaya, dan juga tarif.

"Ada tiga hal yang harus kita perhatikan dalam manajemen limbah kapal terpadu ini. Pertama adalah Trust, harus ada kepercayaan antara seluruh pihak yang terlibat. Kedua, Transparansi. Harus ada kejujuran, misalnya berapa volume dan jenis sampah aja yang dimiliki. Ketiga, Timing. Harus dikoordinasikan dengan baik terkait waktu penurunan sampah antara pemilik kapal dengan pihak pengelola sampah," urai Wisnu melalui keterangan tertulis, Selasa (24/11/2020).

Adapun tujuan utama dari dibuatnya program manajemen limbah kapal terpadu tersebut, lanjut Wisnu, yakni untuk mengurangi dampak pencemaran dari limbah sampai ke level yang aman bagi Kesehatan manusia dan lingkungan, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Manajemen limbah kapal terpadu COACH mencakup pengelolaan limbah kapal untuk semua jenis limbah yang berasal dari kapal seperti dari pengoperasian permesinan kapal, pemeliharaan kapal, kegiatan domestik kapal (dapur, cucian, kamar mandi), pembersihan muatan dan ruang muat, limbah sisa muatan yang diangkut kapal namun tidak dapat dibongkar bersama muatan pada saat proses bongkar muat.

"Namun demikian, manajemen limbah kapal terpadu ini tidak termasuk penanganan barang/muatan berbahaya yang merupakan bagian dari muatan yang diangkut oleh kapal, karena untuk muatan telah diatur di dalam IMDG dan manajemen penanganan muatan/barang berbahaya," imbuh Wisnu

Ia menambahkan program manajemen limbah kapal terpadu ini dibuat dan disusun bersama-sama oleh Kantor Syahbandar Utama Tanjung Priok, Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok dan PT. Pelindo II, yang pemberlakuannya hanya di wilayah Pelabuhan Tanjung Priok.

"Kami memanfaatkan perkembangan teknologi informasi untuk mendukung program manajemen limbah kapal terpadu ini, dengan menggabungkan dua sistem existing milik Kementerian Perhubungan, yakni Sistem Pelaporan Kapal Inaportnet, dengan Port Waste Management System milik PT. Pelindo 2," terang Wisnu.

Terkait mekanisme sistem COACH, Wisnu menjelaskan dalam waktu maksimal 24 jam atau pada saat melaporkan warta kedatangan kapal (SPM), operator kapal/agen harus sudah mengajukan permohonan rencana penurunan/bongkar limbah dari kapal yang sudah diklasifikasikan menurut jenis dan jumlah limbahnya melalui sistem inaportnet. Adapun BUP/pelindo/tersus harus sudah menyediakan tempat, reception facility, dan penunjukan transporter.

BUP/ Operator Terminal khusus, sambung Wisnu, dapat mengenakan tarif penanganan limbah sebagai pembiayaan dalam penanganan limbah dan penyediaan sarana-prasarana pengelolaan limbah seperti personil, sarana prasarana dan administrasi. Tarif yang ditetapkan harus disepakati oleh para pihak dan diketahui oleh otoritas pelabuhan serta disosialisasikan secara transparan oleh BUP/OT.

"Dalam pengelolaan limbah di Pelabuhan tentunya tidak bisa gratis, karena ada kegiatan yang mengerahkan sumber daya meliputi personil, sarana, prasarana dan administrasi. Untuk itu pihak BUP/OT sebagai pengelola limbah harus mengalokasikan biaya penanganan limbah yang dikenal sebagai Recovery Cost atau Waste Fee yang harus disepakati oleh seluruh pihak. Di sinilah peran Syahbandar selaku regulator untuk memfasilitasi agar semua pihak dapat mencapai kesepakatan," ulas Wisnu.

Wisnu beranggapan, sebagai salah satu negara yang meratifikasi Konvensi MARPOL 73/78 tentang Pencegahan Pencemaran dari Kapal-Kapal melalui Peraturan Presiden No.46 tahun 1986 tanggal 09 September 1986, sudah seharusnya Pemerintah Indonesia lebih memperhatikan masalah perlindungan lingkungan maritim, dalam hal ini pencemaran dari kapal.

Program manajemen limbah kapal terpadu di Tanjung Priok, kata Wisnu, merupakan sesuatu yang penting. Ia berpendapat selain mengelola kegiatan ekonomi, pelabuhan juga harus peduli pada kualitas lingkungan.

"Sebagai Pelabuhan yang sudah Go Internasional, sudah selayaknya Tanjung Priok tidak semata-mata memikirkan faktor ekonomi dalam penyelenggaraan kegiatan kepelabuhanan, namun juga memikirkan masalah perlindungan lingkungan, untuk mewujudkan penyelenggaraan Pelabuhan yang berkelanjutan," tegasnya.

Wisnu mengungkapkan, saat ini sudah ada sembilan perusahaan yang mendaftarkan kapalnya untuk mengikuti program COACH.

Kita akan running dengan sembilan kapal menjadi pilot project. Apabila berhasil dan berjalan dengan lancar, diharapkan program ini dapat menjadi percontohan dan dapat diterapkan juga oleh Pelabuhan-Pelabuhan lain di Indonesia," imbuh Wisnu.

Sebagai informasi, informasi mengenai program manajemen limbah kapal terpadu telah dibahas dalam podcast Syahbandar Tanjung Priok bertajuk Menyapa (SYAPA). Podcast ini merupakan salah satu langkah Ditjen Perhubungan Laut dalam memanfaatkan berbagai platform media untuk berbagi ilmu dan pengalaman kepada masyarakat.

(mul/mpr)