.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar jumlah libur akhir tahun 2020 dikurangi. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDIP Ihsan Yunus menilai permintaan tersebut cukup berdasar karena akan berpotensi menimbulkan kerumunan manusia.
"Saya merasa hal ini cukup berdasar. Pasca-liburan 17-an, lonjakan kasus di akhir Agustus sampai 32 persen pasca-libur panjang 28 Oktober sampai 1 November, kasus sempat menembus 5.000-an orang per hari. Liburan pasti menimbulkan kerumunan," kata Ihsan kepada wartawan, Senin (23/11/2020).
Kendati demikian, Ihsan menilai meskipun libur akhir tahun dikurangi tidak menjamin tak ada pergerakan warga yang berpergian. Sebab, ia menilai masih ada potensi bagi orang tua untuk mengambil cuti dan mengajak anak-anak berlibur.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Di lain sisi, kalaupun liburan dipangkas, perlu antisipasi bahwa di masa-masa itu anak sudah libur sekolah. Jadi, walau tidak ada libur panjang, bisa saja orang tua mengambil cuti dan tetap berpergian dengan anak-anaknya," kata Ihsan.
Selain itu, Ihsan tidak mempermasalahkan apabila libur panjang tetap dilaksanakan selama pemerintah terus menggalakkan pembatasan pergerakan orang. Khususnya di pembatasan di wilayah perbatasan tempat hilir-mudik.
"Adanya libur panjang sebenarnya sah-sah saja selama pemerintah juga melakukan pembatasan. Sosialisasi agar tetap di rumah saja misalnya. Atau, lebih ketat, pembatasan di wilayah-wilayah perbatasan tempat hilir-mudik. Justru hal ini bisa membatasi berkembangnya kasus karena orang-orang diliburkan tapi pergerakannya juga dibatasi," tegasnya.
Menurut Ihsan, perihal libur atau tidak libur bukan menjadi hal yang utama terkait penyebaran COVID-19. Namun penekanannya adalah sejauh mana pemerintah bisa meningkatkan 3T, yaitu tracing, testing, treatment.
"Jadi soalnya sebenarnya bukan ada liburan atau tidak menurut saya. Persoalannya adalah sejauh mana pemerintah dapat meningkatkan 3T yang jadi domainnya tracing, testing, treatment," tuturnya.
Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan khusus terkait libur panjang akhir tahun 2020. Jokowi meminta ada pengurangan hari libur pada akhir tahun ini.
"Yang berkaitan dengan masalah libur cuti bersama akhir tahun, termasuk libur pengganti cuti bersama hari raya Idul Fitri, Bapak Presiden memberikan arahan supaya ada pengurangan," kata Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy seperti disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (23/11).
Sebelumnya, libur panjang kerap berujung pada bertambahnya klaster baru virus Corona (COVID-19). Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan perlu ada pembahasan khusus mengenai libur panjang akhir tahun 2020.
"Secara khusus akan kita bicarakan mengenai libur panjang yang nanti akan ada di bulan Desember," ujar Jokowi saat memimpin rapat terbatas seperti disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (23/11).
Libur panjang pada Agustus lalu menimbulkan lonjakan pasien Corona. Bahkan rumah sakit di Jakarta sempat hampir defisit bed perawatan bagi pasien Corona.
