RUU KUHP-Pemasyarakatan Diusulkan Dikeluarkan dari Prolegnas 2021

Rolando Fransiscus Sihombing - detikNews
Senin, 23 Nov 2020 15:12 WIB
Anggota DPR Fraksi Gerindra, anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI
Supratman Andi Agtas (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Menkum HAM Yasonna Laoly mengungkapkan bahwa pemerintah mengusulkan tiga RUU masuk Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Prioritas 2021 berupa RUU tentang Wabah hingga RUU KUHAP. Imbasnya, bakal ada 3 RUU yang diusulkan dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2021.

Badan Legislasi atau Baleg DPR RI mengungkap bahwa RUU KUHP, RUU Lembaga Pemasyarakatan (PAS), dan RUU Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2021.

"Dengan demikian, kalau melihat apa yang disampaikan Pak Menteri, ada tiga RUU yang tadinya masuk dalam Program Legislasi Nasional tahun 2020, untuk usulan tahun 2021 akan dikeluarkan yang pertama adalah RUU tentang KUH Pidana, yang kedua adalah RUU tentang PAS, lembaga pemasyarakatan, dan yang terakhir adalah RUU tentang Badan Pemeriksa Keuangan," kata Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas saat rapat kerja bersama Menkum HAM di kompleks gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (23/11/2020).

"Kemudian diusulkan tiga RUU yang baru, yang pertama adalah RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, kemudian RUU tentang Wabah, dan yang terakhir adalah RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, ini omnibus law," ujar Supratman.

Soal wacana dikeluarkannya RUU KUHP dan RUU PAS dari Prolegnas Prioritas 2021 mendapat sorotan dari anggota Baleg DPR. Untuk diketahui, Prolegnas Prioritas 2021 belum disahkan oleh Baleg dan pemerintah.

Di akhir rapat, Menkum HAM Yasonna Laoly pun memberi sinyal bahwa RUU KUHP hingga RUU PAS diusulkan keluar dari Prolegnas Prioritas 2021. Dia beralasan dua RUU itu bisa kapan saja dibahas kembali.

"Ada beberapa catatan soal, dari Romo tadi, sekaligus saja KUHP dan PAS, sebetulnya Pak Ketua sudah jawab, bahwa ini carry over, hanya benar yang dikatakan Pak Taufik tadi, baiklah kita gunakan waktu ini juga untuk sosialisasi dulu, dan sementara kita memprioritaskan ini," ucap Yasonna.

Selain itu, RUU KUHP dan RUU PAS didorong untuk lebih disosialisasi ke masyarakat. Hal itu agar menyatukan persepsi masyarakat dengan pemerintah dan DPR.

"Karena UU ini kan carry over, mudah saja untuk kita mengangkatnya kembali, karena Prolegnas sudah kita biasakan menjadi sesuatu yang sangat dinamis," imbuhnya.

Berikut ini usulan baru RUU Prolegnas Prioritas inisiatif pemerintah tahun 2021:

1. Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata
2. Rancangan Undang-Undang tentang Wabah
3. Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Omnibus Law Sektor Keuangan)

Simak juga video 'DPR Buka Masa Sidang, Puan Sebut Ada 4 RUU yang Akan Dibahas':

[Gambas:Video 20detik]

(rfs/gbr)