Sekolah Buka Lagi, Ini Strategi Pemkot Bogor Lindungi Siswa & Guru

Abu Ubaidillah - detikNews
Minggu, 22 Nov 2020 10:42 WIB
Bima Arya
Foto: Pemkot Bogor
Jakarta -

Wali Kota Bogor, Bima Arya menggelar rapat koordinasi di Balai Kota untuk menindaklanjuti arahan Mendikbud, Nadiem Makarim tentang penyelenggaraan pembelajaran tatap muka di sekolah mulai 11 Januari 2021.

Bima mengatakan pihaknya melihat banyak hal selama ini terkait pembelajaran jarak jauh (PJJ), terutama dampak-dampaknya bagi sekolah, orang tua, dan sebagainya.

"Seperti yang disampaikan Mas Menteri bahwa PJJ itu tidak maksimal. Semakin lama PJJ dilakukan, maka semakin banyak dampak negatifnya," ungkap Bima Arya dalam keterangan tertulis, Minggu (22/11/2020).

Kota Bogor pun akan memberlakukan pembelajaran tatap muka mulai 11 Januari 2021. Namun Bima mengingatkan kesehatan dan keselamatan peserta didik serta tenaga kependidikan harus menjadi prioritas.

"Bagaimanapun kesehatan dan keselamatan adalah hal yang paling utama yang tidak bisa ditukar oleh apapun. Oleh karena itu, rencana untuk kembali menyelenggarakan pembelajaran tatap muka harus diiringi dengan kesiapan dan kepastian dari aspek protokol kesehatan. Jadi sekali lagi keselamatan dan kesehatan adalah faktor utama," imbuhnya.

Bima mengatakan sekolah diperbolehkan melakukan pembelajaran tatap muka jika sudah disetujui, disepakati, dan mendapat izin dari Pemerintah Kota Bogor, komite sekolah, dan kepala sekolah. Menurutnya jika hanya didukung kepala sekolah saja tidak bisa, melainkan juga harus didukung komite sekolah dalam hal ini orangtua dan unsur penting lainnya.

Meski akan mulai diberlakukan, namun Bima mengatakan tak semua jenjang pendidikan dan semua siswa bisa mulai beraktivitas, melainkan secara bertahap. Sekolah yang ingin mulai pembelajaran tatap muka bisa mengajukan permohonan kepada Pemkot Bogor dengan catatan permohonan itu disetujui dan disepakati komite sekolah.

"Menyiapkan secara rinci terkait dengan tiga aspek utama, yakni konsep atau sistem pembelajarannya jelas, seperti apa pengaturan jadwal pemberian mata pelajarannya, pengaturan kelasnya dan lain-lain," katanya lebih lanjut.

Selain itu Bima juga mengatakan perlu menyiapkan protokol kesehatannya, harus memenuhi daftar periksa. Disdik akan melakukan sosialisasi daftar periksa yang harus dipenuhi oleh semua sekolah, seeprti kesiapan thermogun, kesiapan apabila ada peristiwa darurat, dan hal-hal lain.

"Juga lingkungan sekolah. Kami tidak ingin apabila sekolah sudah siap, sistem pengajarannya sudah baik, protokol kesehatan di dalam sekolah juga sudah baik tetapi di lingkungan sekitar sekolahnya kemudian anak-anak sangat berisiko untuk kembali berkerumun atau nongkrong di warung-warung atau lainnya. Kami pun melakukan koordinasi dengan aparatur wilayah dan juga Dishub untuk mengantisipasi apabila terjadi penumpukan di angkot dan transportasi publik lain," imbuhnya.

Mengenai metode pembelajaran, Bima menjelaskan akan menerapkan pola hybrid learning, yakni perpaduan antara pembelajaran dari rumah dan pembelajaran tatap muka. Peserta didik yang memilih belajar dari rumah tetap difasilitasi dengan metode pembelajaran jarak jauh.

"Kemungkinan metodenya hybrid. Jadi, kombinasi antara tatap muka dengan pembelajaran jarak jauh. Dan ini pun dilakukan secara bertahap. Pastinya tidak akan full, 30-50 persen saja dari kapasitas kelas. Siswa yang tidak diizinkan orang tuanya untuk tatap muka, ini akan boleh untuk tidak mengikuti pembelajaran di sekolah secara tatap muka. Seperti yang kami sampaikan tadi, izin dari komite sekolah atau orangtua adalah hal yang utama," bebernya.

Lalu untuk memastikan tenaga pendidik atau guru sehat, maka akan dilakukan tes swab. Bila vaksin sudah bisa dijalankan, maka semua tenaga pendidik akan diprioritaskan untuk menerima vaksin, namun apabila masih menunggu maka secara bertahap tenaga pendidik akan diatur untuk melakukan tes swab. Bima mengatakan pihaknya sudah minta Dinkes berkoordinasi dengan Disdik untuk mengatur pelaksanaan tes swab.

"Jika ada kasus positif di sekolah, maka akan ditinjau ulang. Tergantung kepada kondisinya per sekolah, jadi tidak berlaku secara umum. Apabila ada kasus di suatu sekolah atau sekolah tertentu kita akan tinjau kebijakan di situ. Namun apabila, bertambahnya itu kita lihat secara masif se-Kota Bogor dan terjadi karena diberlakukannya pembelajaran tatap muka maka tentu saja akan dievaluasi kebijakan ini," jelasnya.

Sebagai informasi, rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Bogor, Dewan Pendidikan Kota Bogor, Kantor Kementerian Agama Kota Bogor, Dinas Pendidikan Kota Bogor, Dinas Kesehatan Kota Bogor dan Dinas Perhubungan Kota Bogor.

Tonton video 'Tips Ajarkan Anak Disiplin Protokol Kesehatan dari Kak Seto':

[Gambas:Video 20detik]



(mul/mpr)