Komisi A DPRD DKI Jakarta membela Satpol PP yang disebut loyo karena TNI bergerak menurunkan baliho Habib Rizieq Syihab. Menurutnya, Satpol PP DKI sudah bertindak, namun massa FPI kembali menaikkan baliho tersebut.
"Jangan salahkan Satpol PP. Satpol PP memang penegak Perda, tapi kan sudah dilakukan terus dinaikkan lagi," kata Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono, saat dihubungi Sabtu (21/11/2020).
"Sudah bertindak (mencopot) dinaikan lagi, copot dinaikan lagi, copot naik lagi. Satpol PP Jangan suruh berantem sama FPI," ucap Mujiyono.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Mujiyono, Satpol PP sedang mengubah citra yang dikenal buruk karena penertiban dengan kekerasan. Satpol PP saat ini, lanjut dia, lebih mengedepankan pendekatan humanis.
"Saya sudah bilang Satpol PP ini brand image-nya sudah terlanjur jelek karena masa lalu. Makanya sekarang dibenahi kualitas SDM (sumber daya manusia). Sekarang kan persuasif dalam hadapi masyarakat ya humanis," ucapnya.
Dia lebih setuju jika terkaut baliho ini, TNI ikut bertindak. TNI memiliki ketegasan dan citra baik di masyarakat.
"Kalau in kan tindakan tegas. Makanya sudah, sama Kodam sama. TNI kan image-nya, masyarakat banyak yang simpati," katanya.
Untuk masalah penurunan baliho, Mujiyono minta untuk tidak dibesar-besarkan.
"Jangan terlalu dibesar-besarkan, santai saja," katanya.
Simak juga video 'Kapolda Metro Dukung Pangdam Jaya Copot Baliho Habib Rizieq':
Apa alasan PKB menyebut Satpol PP DKI Jakarta loyo di masalah baliho Habib Rizieq. Simak di halaman berikutnya.
Sebelumnya, Ketua DPP PKB yang juga Wakil Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang mengkritik Satpol PP DKI yang dinilai tidak bertaji. Kelemahan Satpol PP membuat TNI harus turun tangan atasi baliho Habib Rizieq.
"Yang kita sayangkan itu sebetulnya (tugas) Satpol PP. Tugas menurunkan baliho-baliho seperti itu memang bukan tugas Pak Dudung (Pangdam Jaya Mayjen TNI Abdurachman). Tidak selayaknya dia, itu tugas Satpol PP," kata Marwan ketika dihubungi, Jumat (20/11).
"Tapi Satpol PP kita ini lho kok loyo, memble?" lanjutnya.
Marwan membandingkan perlakuan Satpol PP kepada warga sipil yang memasang baliho. Menurutnya, jika masa tenggat waktu sudah habis, Satpol PP bakal menindak tegas.
"Begitu lewat tanggal, ya langsung diturunin. Tapi ini (baliho Habib Rizieq) sudah suka-sukanya, isinya nggak jelas, nggak diapa-apain," imbuh Marwan.
Marwan menduga Dudung tidak sabar terhadap situasi dimana Satpol PP terkesan melakukan 'pembiaran'. Sampai-sampai TNI mesti turun tangan.
"Nah dalam kaitan itu mungkin yang seharusnya sikap tegas Pak Dudung itu sebagai Pangdam mungkin tidak sabar lagi, kok selalu diberi ruang, ini yang kita sayang kan. Nggak boleh itu (menurunkan baliho) bukan pekerjaan Pangdam itu. Menurunkan-menurunkan baliho itu pekerjaan Satpol PP," lanjutnya.