FPI Tak Terdaftar di Kemendagri, Komisi II: SKT untuk Fasilitasi dan Kontrol

Tim detikcom - detikNews
Minggu, 22 Nov 2020 09:03 WIB
Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab tiba di kawasan Slipi, Jakarta. Ia disambut lautan manusia, Selasa (10/11).
Foto: Grandyos Zafna/detikcom

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi PKB Yaqut Cholil Qoumas menyebut tidak ada masalah FPI tidak terdaftar sebagai ormas resmi di Indonesia. Meski begitu, FPI menjadi ormas yang tidak diakui eksistensinya oleh negara.

"Ya memang, SKT ini kan hanya menyatakan bahwa ormas tersebut sudah terdaftar di Kemendagri. Semacam izin di masa Orba dulu. SKT ini adalah pengakuan pemerintah bahwa ormas tersebut diakui eksistensinya di negeri ini," ucap Yaqut saat dikonfirmasi terpisah.

Yaqut mengatakan memang tidak ada konsekuensi yang dialami ormas jika tidak memiliki izin dari pemerintah. Namun, kata dia, secara sosiologis, ormas tersebut dianggap bubar.

"Tidak ada konsekuensi jika ormas tidak mengurus SKT-nya kecuali secara sosiologis keberadaannya dianggap tidak ada atau bubar," kata Yaqut.

Lebih jauh, Yaqut menyebut ormas yang tidak terdaftar di Indonesia juga bisa diibaratkan seperti hantu. Ormasnya ada tapi eksistensinya tidak ada.

"Ya kira-kira seperti hantulah. Ada tapi tiada. Jadi kalau nggak ingin seperti hantu, eksistensinya ada dan diakui, bebas beraktivitas, SKT perlu dimiliki," ujarnya.

Seperti diketahui, FPI buka suara terkait statusnya sebagai salah satu ormas yang tidak terdaftar di pemerintah. Pihak FPI mengaku tak peduli SKT tak diterbitkan Kemendagri karena dinilai tak ada manfaatnya.

"FPI nggak peduli. Mau diterbitkan atau tidak diterbitkan SKT, toh bagi FPI tidak ada manfaat sedikit pun. Tanpa SKT pun FPI tetap akan menjadi pembela agama dan pelayan umat," kata Wakil Sekretaris Umum FPI Aziz Yanuar lewat keterangannya, Sabtu (21/11/2020).

Aziz mengatakan ormas tidak wajib mendaftarkan diri ke Kemendagri. Pendaftaran tersebut, kata Aziz, hanya sebagai akses untuk mendapatkan dana bantuan APBN.

Halaman

(maa/aik)