Jejak Polemik SKT FPI hingga Tak Terdaftar sebagai Ormas di Kemendagri

Tim detikcom - detikNews
Sabtu, 21 Nov 2020 12:28 WIB
Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab dijadwalkan tiba di Indonesia pagi ini. Massa FPI telah berkumpul di Markas FPI, Jalan Petamburan, Jakarta. Begini potretnya.
Markas FPI di Petamburan (Pradita Utama/detikcom)
Jakarta -

Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Front Pembela Islam (FPI) kembali menjadi polemik. FPI diketahui belum memperpanjang SKT lantaran masalah AD/ART organisasi. Begini kilas balik polemik ini.

Sebagaimana diketahui, Kemendagri menyebut FPI pernah terdaftar sebagai salah satu ormas di Kemendagri. Namun status terdaftar itu telah berakhir pada Juni 2019.

"FPI pernah terdaftar sebagai salah satu ormas di Kementerian Dalam Negeri, dan terakhir status terdaftarnya berakhir pada Juni 2019," kata Kapuspen Kemendagri Benny Irwan kepada wartawan, Jumat (20/11/2020).

Benny mengatakan saat itu FPI pernah mengajukan perpanjangan SKT. Namun perpanjangan itu tidak bisa terwujud karena, menurut dia, ada persyaratan yang belum dipenuhi FPI.

"Selanjutnya FPI mengajukan perpanjangan, namun Surat Keterangan Terdaftar (SKT) belum bisa diperpanjang karena masih terdapat persyaratan yang belum dipenuhi," jelasnya.

Perpanjangan SKT ini terganjal oleh masalah AD/ART organisasi. "AD/ART organisasi," ujar Benny singkat.

FPI belum memuat salah satu AD/ART yang diwajibkan dalam undang-undang. Seharusnya AD/ART memuat klausul tentang penyelesaian konflik internal. Karena itu belum dipenuhi, lanjut Benny, SKT FPI tidak bisa diperpanjang.

Sementara itu, FPI tak peduli SKT tak diterbitkan Kemendagri karena dinilai tak ada manfaatnya.

"FPI nggak peduli. Mau diterbitkan atau tidak diterbitkan SKT, toh bagi FPI tidak ada manfaat sedikit pun. Tanpa SKT pun FPI tetap akan menjadi pembela agama dan pelayan umat," kata Wakil Sekretaris Umum FPI Aziz Yanuar lewat keterangannya, Sabtu (21/11/2020).

Aziz mengatakan ormas tidak wajib mendaftarkan diri ke Kemendagri. Pendaftaran tersebut, kata Aziz, hanya sebagai akses untuk mendapatkan dana bantuan APBN.

"FPI selama ini mandiri secara dana, tidak pernah minta dana APBN," ujar Aziz.

Bagaimana awal mula masalah SKT FPI yang tak kunjung diperpanjang ini?

Selanjutnya
Halaman
1 2 3