Cerita Rekan Bisnis Hiendra Penyuap Nurhadi hingga Akhirnya Berkonflik

Ibnu Hariyanto - detikNews
Jumat, 20 Nov 2020 15:56 WIB
Sidang kasus suap-gratifikasi Nurhadi
Sidang kasus suap-gratifikasi Nurhadi (Ibnu Hariyanto/detikcom)
Jakarta -

Rekan bisnis Hiendra Soenjoto, Azhar Umar, menceritakan perihal awal mula hubungannya dengan Hiendra, yang merupakan tersangka penyuap mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi. Hubungan bisnis yang berujung saling menggugat itulah yang lantas melatari transaksi haram antara Nurhadi dan Hiendra.

Cerita Azhar itu disampaikan saat bersaksi dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta dengan terdakwa Nurhadi dan menantunya bernama Rezky Herbiyono. Azhar mengaku kenal dengan Hiendra untuk berbisnis pada 2002 dengan membentuk perusahaan bernama PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT).

"Jadi tahun 2002, ayah saya sudah ada depo kontainer, kemudian kita pada saat itu Hiendra punya perusahaan kontainer. Kami kemudian gabung jadi PT MIT, di mana susunan pengurusan komisaris ayah saya, dirutnya Hiendra, dan direktur saya dan ada lainnya. PT MIT ini pemodalan, pengembangan PT MIT ini dari keluarga Umar. Ayah kami menjaminkan aset keluarga kami ke PT MIT. Seluruh asetnya ke bank demi pemodalan dan pengembangan PT MIT," ujar Azhar dalam kesaksiannya dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (20/11/2020).

Bisnis itu, menurut Azhar, berkembang hingga pada 2007 menjadi holding dengan nama PT Multigroup Logistik Company (PT MLC). Saham mayoritas disebut Azhar dari keluarganya.

"Tahun 2007 bisnis berkembang, kita buat holding, MLC. Saham mayoritas dari keluarga Umar. PT MLC ini punya saham 99,8 di PT MIT dan 0,2 persen atas Azhar Umar di PT MIT," lanjutnya.

Seiring berjalannya waktu, Azhar menyebut, Hiendra tidak menjalankan tugasnya sebagai direktur utama. Menurut Azhar, banyak proyek yang dikerjakan PT MIT mangkrak.

"Kita lihat perkembangan, kita lihat saat itu apa yang dilakukan Hiendra selaku dirut tidak sesuai dengan apa yang dilakukan di mana banyak proyek mangkrak. Kita sudah keluarkan dana akibatnya vendor kewajiban akhirnya tidak terpenuhi," ujar Azhar.

"Kemudian tanggal 12 Juni 2014, pemegang saham mayoritas melakukan rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) di mana seluruh pemegang saham hadir dan menandatangani dan hasil dari RUPSLB itu menghasilkan Komisaris Aswar, dirutnya Azhar, dan direkturnya Peter. Ini kita lakukan PT MIT dan menyelamatkan aset pemegang saham mayoritas," lanjur Azhar.

Kemudian, Azhar menyebut RUPSLB itu memutuskan Hiendra diberhentikan sementara berdasarkan surat dari Komisaris PT MIT. Namun Azhar menyebut Hiendra tidak terima atas pemberhentian sementara tersebut.

"Apakah sempat ada upaya damai?" tanya jaksa.

"Ada, tapi tidak sesuai dengan pemegang saham. Selanjutnya 16 Juni 2014 Komisaris Azwar Umar menjalankan fungsinya menghentikan sementara Hiendra dari PT MIT. Tanggal 18 Juni 2014, saya dapat telepon dari bank, ada yang datang ke bank untuk mengubah tanda tangan spesimen bank yang awalnya dari dua dan tiga jadi tunggal atas nama Hiendra. Saya katakan pihak bank untuk tidak diakomodir karena yang bersangkutan diberhentikan sementara oleh Komisaris. Lalu tanggal 24 Juni, saya dapat e-mail dari Hiendra, apa yang disampaikan Azwar adalah tidak sah dan melawan hukum karena akta nomor 31 tanggal 14 Juni 2014," beber Azhar.

Azhar mengaku kemudian mengajukan gugatan perdata. Dia menggugat atas Akta Nomor 31 Tanggal 14 Juni 2014.

"Yang kemudian saya ajukan gugatan akta itu," ujarnya.

Dalam perkara ini, Nurhadi dan Rezky Herbiyono didakwa menerima suap dan gratifikasi Rp 83 miliar terkait pengurusan perkara di pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi, ataupun peninjauan kembali. Nurhadi dan Rezky didakwa menerima suap dan gratifikasi dalam kurun waktu 2012-2016.

Suap itu diberikan oleh Hiendra Soenjoto selaku Direktur Utama PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) agar keduanya membantu Hiendra dalam mengurus perkara. Uang suap diberikan secara bertahap sejak 22 Mei 2015 hingga 5 Februari 2016.

Salah satu perkara yang diurus Nurhadi dan Rezky terkait PK ke MA soal penangguhan eksekusi putusan PN Jakarta Utara terkait gugatan Hiendra terhadap PT KBN. Soal perkara itu Hiendra menunjuk seorang pengacara bernama Rahmat Santoso, yang merupakan adik ipar Nurhadi. Namun, tak lama, Hiendra mencabut kuasa Rahmat dan malah meminta bantuan Rezky, padahal diketahui Rezky bukan seorang pengacara.

(ibh/dhn)