Polisi Tunda Ekspose Dugaan Pelanggaran Prokes di Acara Habib Rizieq

Kadek Melda L - detikNews
Jumat, 20 Nov 2020 11:58 WIB
Karopenmas Divis Humas Polri Brigjen Awi Setiyono
Brigjen Awi Setiyono (Foto: dok. Divisi Humas Polri)
Jakarta - Polisi menunda gelar perkara atau ekspose dugaan pelanggaran protokol kesehatan (prokes) saat peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan pernikahan putri Habib Rizieq Syihab (HRS), Syarifah Najwa Syihab, pada pekan lalu. Apa alasan polisi menunda gelar perkara?

"Rencana Kamis-Jumat ini (gelar perkara), tapi ada kegiatan mutasi kapolda, ada serah-terima di Mabes dan Polda Metro dengan kesibukannya, maka ketunda," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (20/11/2020).

Awi belum dapat memastikan kapan gelar perkara kasus tersebut akan dijadwalkan kembali. Awi memastikan akan memberi informasi lebih lanjut.

"Nanti kita kabari. Belum ada jadwal. Rencana Kamis-Jumat, ternyata ini (pelantikan)," ujarnya.

Seperti diketahui, sejumlah pihak telah dimintai keterangan oleh polisi terkait dugaan pelanggaran prokes dalam acara Habib Rizieq di Petamburan. Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak luput dari panggilan polisi.

Teranyar, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang dimintai keterangan terkait dugaan pelanggaran prokes acara Habib Rizieq. Namun Ridwan Kamil bukan dimintai keterangan terkait acara di Petamburam, melainkan kegiatan yang dihadiri Habib Rizieq di Megamendung, Bogor.

Polri memang menggelar acara serah-terima jabatan (sertijab) kapolda pagi ini. Sejumlah jabatan kapolda diserahterimakan, di antaranya Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jawa Barat (Jabar).

"Iya (acara serah terima jabatan)," kata Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono saat dihubungi, Jumat (20/11).

Serah-terima jabatan sejumlah kapolda tercantum dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/3222/XI/Kep/2020 tertanggal 16 November 2020. Perihal surat itu tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Polri.

Simak video 'Instruksi Mendagri, Kepala Daerah Bisa Dicopot Jika Langgar Prokes:

[Gambas:Video 20detik]



(zak/zak)