PDIP DKI Soal Instruksi Mendagri: Agar Kepala Daerah Taat Aturan COVID-19

Lisye Sri Rahayu - detikNews
Jumat, 20 Nov 2020 08:10 WIB
Ketua Fraksi DPRD DKI Gembong Warsono
Gembong Warsono (Foto: Deny Prastyo Utomo)
Jakarta -

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menerbitkan instruksi yang isinya memuat ketentuan kepala daerah bisa diberhentikan bila melanggar protokol kesehatan COVID-19. PDIP DKI Jakarta menilai instruksi itu mengingatkan agar daerah menaati protokol COVID-19.

"Soal (instruksi) Kemendagri ini kan berlaku untuk semua kepala daerah dan bukan hanya untuk DKI. Ini berlaku kepada kepala daerah agar mentaati (aturan) kaitan dengan wabah COVID-19 ini," kata Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono kepada wartawan, Kamis (19/11/2020).

Gembong mengatakan penanganan COVID-19 merupakan salah satu program strategis nasional. Dengan demikian semua pihak wajib mengikuti aturan untuk mencegah penularan Corona.

"Artinya apa? COVID-19 ini sudah menjadi program strategis nasional. Semua pihak harus menjalankan kewajiban sebagaimana tertuang dalam aturan itu," katanya.

Lebih lanjut, pencegahan virus Corona, kata Gembong, adalah tanggung jawab semua pihak. Gembong menilai wajar jika Kemendagri memberikan sanksi kepada kepala daerah yang melanggar.

"Jadi COVID-19 itu menjadi tanggung jawab semua pihak, baik pusat maupun pemerintah daerah. Artinya kepatuhan dalam menjalankan aktivitas pencegahan COVID-19 jangan hanya di pusat tok, jangan hanya di daerah tok misalkan, jangan rakyat tok misalkan. Jadi semua harus selaras dan senafas dalam rangka pencegahan COVID-19. Maka pemerintah pusat memberikan arahan, bagi siapa saja kepala daerah yang tidak menjalankan itu maka akan diberikan sanksi. Jadi arahnya kepada semua kepala daerah," sebut dia.

Selanjutnya
Halaman
1 2