HRS Center Klaim Habib Rizieq-Anies Tak Bisa Dikenai Pidana

Wilda Hayatun Nufus - detikNews
Kamis, 19 Nov 2020 19:29 WIB
Haikal Hassan saat Pemaparan
Foto: Wilda Nufus/detikcom
Jakarta -

Habib Rizieq Syihab (HRS) Center menilai polemik acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan pernikahan putri Habib Rizieq Syihab di Petamburan, Jakarta Pusat, harus dilihat dengan pendekatan hukum dan bukan politis. Berdasarkan aturan yang berlaku, Habib Rizieq hingga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak bisa dikenai pidana akibat kerumunan yang terjadi pada acara tersebut.

"Acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan pernikahan putri Imam Besar Habib Rizieq Syihab di Petamburan, Jakarta Pusat yang kini dipersoalkan harus disikapi dengan pendekatan hukum bukan pendekatan politik. Seiring dengan itu banyak dijumpai pendapat dan komentar yang tidak berdasarkan argumentasi yuridis," kata Sekjen HRS Center Haikal Hassan dalam keterangan pers tertulis, Kamis (19/11/2020).

Haikal Hassan kemudian menyebutkan bahwa saat ini pemerintah tengah memberlakukan peraturan Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Hal itu dalam rangka untuk mempercepat penanganan virus Corona atau COVID-19.

Haikal lantas mempertanyakan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan yang dijadikan dasar untuk melakukan penyelidikan terhadap kerumunan yang terjadi kediaman Habib Rizieq itu. Menurutnya, UU Kekarantinaan Kesehatan tidak mengatur sanksi pidana PSBB.

"Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan tidak menyebutkan norma hukum larangan dan sanksi pidana PSBB, norma hukum Pasal 9 juncto Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan berlaku dalam hal pelanggaran kekarantinaan, bukan PSBB," kata Haikal.

Simak juga video 'Ombudsman Harap Ada Perencanaan Untuk Mencegah Kerumunan Massa':

[Gambas:Video 20detik]



Haikal pun meminta polisi tak menerapkan pidana atas acara di Petamburan tersebut. Simak selengkapnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2