Gerindra soal Instruksi Mendagri: Pencopotan Kepala Daerah Mesti Lalui Kajian

Eva Safitri - detikNews
Kamis, 19 Nov 2020 15:44 WIB
Sufmi Dasco Ahmad, gerindra
Sufmi Dasco Ahmad (Mochammad Zhacky/detikcom)
Jakarta -

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengeluarkan instruksi yang memuat ketentuan kepala daerah bisa diberhentikan jika melanggar protokol kesehatan COVID-19. Gerindra menilai pencopotan kepala daerah mesti melalui kajian yang mendalam.

"Ya kalau soal sanksi pencopotan mungkin mesti melalui kajian yang mendalam dan perlu dikoordinasikan dengan berbagai pihak," kata Ketua Harian Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, kepada wartawan, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2020).

Namun, di sisi lain, Dasco mengapresiasi peraturan itu selama dibuat dalam rangka menangani COVID-19. Wakil Ketua DPR RI itu berharap aturan yang telah dikeluarkan untuk menangani COVID-19 berjalan dengan baik.

"Ya menurut saya apa pun itu peraturan Mendagri yang dikeluarkan sepanjang memang peraturan untuk bagaimana mencegah dan mengurangi pandemi COVID-19 itu patut kita apresiasi. Dan aturan itu mengikat kepada tataran di bawah koordinasi Mendagri maupun juga masyarakat, dalam hal penanganan COVID-nya," ujarnya.

"Oleh karena itu, saya pikir hal tersebut tidak usah menjadi dinamika karena aturan-aturan yang dikeluarkan tersebut bertujuan baik dalam rangka mencegah perluasan pandemi COVID-19 yang saat ini juga agak mengkhawatirkan," lanjutnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengeluarkan instruksi yang memuat ketentuan kepala daerah bisa diberhentikan jika melanggar protokol kesehatan COVID-19.

Instruksi Mendagri tersebut dikeluarkan sebagai respons atas perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta konsistensi kepatuhan protokol COVID-19 dan mengutamakan keselamatan rakyat. Hal tersebut merespons terjadinya kerumunan massa di daerah akhir-akhir ini.

"Berkaitan dengan beberapa daerah yang terjadi kerumunan besar akhir-akhir ini dan seolah tidak mampu menanganinya, maka hari ini saya keluarkan instruksi Mendagri tentang penegakan prokes. Di sini menindaklanjuti arahan Presiden pada Senin lalu untuk menegaskan konsistensi kepatuhan (pencegahan) COVID-19 dan mengutamakan keselamatan rakyat," kata Tito.

Simak penjelasan lebih lanjut dari Tito di halaman berikutnya.