1% Pemilih Pilkada Belum Rekam e-KTP, Dukcapil Minta Warga Proaktif

Eva Safitri - detikNews
Kamis, 19 Nov 2020 13:06 WIB
Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakhrulloh.
Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakhrulloh (Kadek/detikcom)
Jakarta -

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebut calon pemilih pilkada yang belum merekam e-KTP tinggal 1 persen atau 1.502.010 orang. Dirjen Dukcapil Zudan Arif mengatakan pihaknya akan terus mengejar sisa 1 persen itu.

"Jadi kurang 1 persenlah dan ini terus kita kejar dan ini perlu dukungan masyarakat. Masyarakat juga perlu proaktif karena kami cari di mana ini yang 1 persen ini," kata Zudan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2020).

Zudan mengatakan data 1 persen bisa disebut tidak diketahui keberadaannya. Bisa saja, menurutnya, ada di luar kota/luar negeri, atau meninggal dunia namun belum tercatat.

"Jadi begini, 1 persen itu cara menghitungnya, dari 100 itu 99 sudah merekam. Kurang satu. Dan yang satu ini ke mana, apakah meninggal dunia belum melapor, atau ada di luar kota, atau sedang di luar negeri," ujarnya.

"Ada yang tidak ditemukan, orangnya sedang ada di luar kota, dia kuliah di mana," lanjut Zudan.

Kemudian, Zudan juga menyebut faktor geografis wilayah. Dia menyebut misalnya di Papua Barat, ada kesulitan dalam proses perekaman.

"Selain juga kendala untuk Papua dan Papua Barat. Di kondisi geografis. Karena agak sulit ya di sana perekamannya," tuturnya.

Sebelumnya, KPU RI menyebut calon pemilih pilkada yang belum merekam e-KTP tinggal 1 persen atau 1.052.010. Jumlah tersebut menurun dari sebelumnya yang menyebut data pemutakhiran KPU terdapat 1.754.751 pemilih yang belum merekam e-KTP.

"Tinggal 1 persen pemilih belum rekam KTP-el. Daftar pemilih untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 disusun dengan transparan, terbuka, dan partisipatif sehingga menghasilkan DPT yang bersih," kata komisioner KPU Viryan Aziz dalam keterangannya, Kamis (19/11/2020).

Viryan mengatakan proses pemutakhiran data coklit (pencocokan dan penelitian) dan rekapitulasi berjenjang juga dilakukan uji publik daftar pemilih sementara (DPS) di seluruh daerah dan audit internal. Pada proses pilkada lanjutan ini, KPU telah melakukan tahapan pemutakhiran data pemilih yang dibantu oleh PPDP sesuai Pasal 58 ayat 3 UU No 10 Tahun 2016.

"Proses pemutakhiran dilakukan dengan menambah atau mengurangi calon pemilih sesuai dengan kondisi nyata di lapangan," ujarnya.

(eva/gbr)