Anggota TNI Pengeroyok Jusni Dituntut 2 Tahun Bui, KontraS: Oditur Melantur

Danu Damarjati - detikNews
Kamis, 19 Nov 2020 11:11 WIB
Persidangan 11 prajurit TNI 17 November 2020. (Ibnu Hariyanto/detikcom)
Persidangan 11 prajurit TNI pada 17 November 2020. (Ibnu Hariyanto/detikcom)

KontraS menyebut ada upaya perdamaian yang ditawarkan Yonbekang 4/Air melalui oditur militer, namun pendamping keluarga menolak. KontraS juga menyoroti rekomendasi keringanan hukuman dari Kepala Pusat Pembekalan Angkutan Angkatan Darat (Kapusbekangad) Mayjen TNI Isdarmawan Ganemoeljo terhadap 11 anggotanya.

"Rekomendasi keringanan hukuman dari Kapusbekangad dan kemudian oditur militer mengabulkannya sebagai hal yang meringankan, hal ini menunjukkan ada upaya intervensi terhadap proses peradilan dan menimbulkan konflik kepentingan. Selain itu, hal ini membuktikan bahwa ada upaya perlindungan kepada para terdakwa yang melakukan penyiksaan," kata Fatia.

KontraS berharap majelis hakim Pengadilan Militer II/08 Jakarta memberikan putusan maksimal kepada 11 prajurit TNI yang menjadi terdakwa itu. Soalnya, TNI sudah punya aturan yang melarang praktik penyiksaan dalam Peraturan Panglima TNI Nomor 73 IX 2010 tentang Penentangan Penyiksaan.

KontraS juga mendorong pemerintah mereformasi peradilan militer dengan segera merevisi UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

"Mengingat sistem peradilan militer selalu memberikan vonis rendah terhadap para pelaku sehingga menjadi sarana impunitas atas kejahatan yang dilakukan oleh anggota TNI," kata Fatia.

Halaman

(dnu/fjp)