Anggota TNI Pengeroyok Jusni Dituntut 2 Tahun Bui, KontraS: Oditur Melantur

Danu Damarjati - detikNews
Kamis, 19 Nov 2020 11:11 WIB
Persidangan 11 prajurit TNI 17 November 2020. (Ibnu Hariyanto/detikcom)
Persidangan 11 prajurit TNI pada 17 November 2020. (Ibnu Hariyanto/detikcom)
Jakarta -

Sebelas prajurit TNI yang mengeroyok Jusni (24) telah dituntut dengan hukuman 1 hingga 2 tahun penjara. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyesalkan tuntutan dari oditur militer karena terlalu ringan untuk tindakan penyiksaan yang mengakibatkan warga tewas.

"Tuntutan oditur militer kasus Jusni melantur," kata koordinator KontraS, Fatia Maulidiyanti, dalam keterangan pers kepada wartawan, Kamis (19/11/2020).

KontraS menyayangkan rendahnya tuntutan oditur militer terhadap 11 prajurit TNI dari kesatuan Batalion Perbekalan Angkutan (Yonbekang) 4/Air itu. Kata Fatia, rendahnya tuntutan ini membuktikan bahwa proses persidangan yang berjalan tidak objektif dan tidak adil.

"Kami berpendapat bahwa proses persidangan yang berlangsung di Pengadilan Militer II/08 Jakarta tidak mengungkap fakta-fakta yang sesungguhnya terjadi," kata dia.

Fakta-fakta yang tidak diungkap di persidangan, menurut KontraS, pertama, peristiwa yang diungkap hanya berfokus pada peristiwa penyiksaan di depan Masjid Jami'atul Islam. Padahal masih ada dua lokasi lainnya, yakni di Jalan Enggano dan mes perwira Yonbekang 4/Air.

Kedua, barang bukti yang dihadirkan oditur militer dinilai KontraS tidak sesuai dengan fakta. KontraS menyebut barang bukti yang tidak dihadirkan adalah alat menyerupai tongkat dan hanger yang digunakan untuk menyiksa Jusni. Tongkat digunakan untuk memukul Jusni sebagaimana tampak di CCTV, dan hanger digunakan untuk mencambuk Jusni di mes perwira.

Ketiga, fakta yang tidak diungkap oditur adalah soal rantai pertanggungjawaban komando. Soalnya, lokasi yang digunakan sebagai tempat penyiksaan salah satunya berada di area militer yang harus berizin bila memasuki area itu.

"Berdasarkan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia sebagaimana telah diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998, apabila pejabat publik, khususnya dalam hal ini ialah atasan para terdakwa, mengetahui peristiwa penyiksaan namun membiarkannya, maka ia dianggap menjadi bagian dari kejahatan itu dan harus mempertanggungjawabkannya secara pidana," kata Fatia.

Koordinator KontraS Fatia MaulidiyantiKoordinator KontraS Fatia Maulidiyanti (Foto: dok. screenshot YouTube KontraS)

Selanjutnya, KontraS menyoroti rekomendasi keringanan hukuman dari Kapusbekangad:

Selanjutnya
Halaman
1 2