KPU: Pemilih Pilkada yang Belum Rekam e-KTP Sisa 1%

Yulida Medistiara - detikNews
Kamis, 19 Nov 2020 10:32 WIB
Komisioner KPU Viryan Aziz
Komisioner KPU Viryan Aziz (Dwi Andayani/ detikcom)
Jakarta -

KPU RI menyebut calon pemilih pilkada yang belum merekam e-KTP tinggal 1 persen atau 1.052.010. Jumlah tersebut menurun dari sebelumnya yang menyebut data pemutakhiran KPU terdapat 1.754.751 pemilih yang belum merekam e-KTP.

"Tinggal 1 persen pemilih belum rekam KTP-el. Daftar pemilih untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 disusun dengan transparan, terbuka, dan partisipatif sehingga menghasilkan DPT yang bersih," kata komisioner KPU Viryan Aziz dalam keterangannya, Kamis (19/11/2020).

Viryan mengatakan proses pemutakhiran data coklit (pencocokan dan penelitian) dan rekapitulasi berjenjang juga dilakukan uji publik daftar pemilih sementara (DPS) di seluruh daerah dan audit internal. Pada proses pilkada lanjutan ini, KPU telah melakukan tahapan pemutakhiran data pemilih yang dibantu oleh PPDP sesuai Pasal 58 ayat 3 UU No 10 Tahun 2016.

"Proses pemutakhiran dilakukan dengan menambah atau mengurangi calon pemilih sesuai dengan kondisi nyata di lapangan," ujarnya.

Menurut Viryan, pada saat bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih, petugas KPU kabupaten/kota yang dibantu Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) sudah bekerja dengan baik dan tidak ada yang terpapar COVID-19. Berdasarkan data rekapitulasi proses pemutakhiran KPU daerah, per tanggal 11 November 2020, sebanyak 1.754.751 pemilih yang belum merekam e-KTP.

Kemudian dilakukan pemadanan data SIAK Dukcapil pada Rabu 18 November 2020. Dari hasil pemadanan data tersebut, ditemukan pemilih yang belum melakukan perekaman e-KTP sebesar 1.052.010 pemilih atau 1 persen.

"KPU dan Dukcapil baik di pusat maupun di daerah selalu berkoordinasi intensif, terlebih saat ini. Direncanakan membentuk tim koordinasi yang secara teknis mengurus DPT sampai hari pemungutan suara," ungkapnya.

Lebih lanjut Viryan menyebut dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 diatur yang dapat menggunakan hak pilih adalah warga negara Indonesia yang harus terdaftar sebagai pemilih. Dalam hal warga negara Indonesia tidak terdaftar sebagai pemilih, pada saat pemungutan suara dapat menunjukkan e-KTP. Selama terdaftar, pemilih berhak menggunakan hak pilihnya.

Viryan mengaku KPU terus berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri untuk menuntaskan rekam e-KTP. KPU melakukan gerakan dukung rekam e-KTP untuk Pilkada 2020 dengan kegiatan sosialisasi, mengirim surat ke setiap pemilih, jemput pemilih sebagai bentuk layanan bagi yang belum melakukan perekaman e-KTP.

"Melalui kegiatan ini, diharapkan semua warga yang memenuhi syarat sebagai pemilih telah melakukan perekaman KTP-el. Semua warga negara yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih telah melakukan perekaman KTP-el termasuk sejumlah pemilih yang belum memiliki dokumen kependudukan sama sekali," kata Viryan.

(yld/dnu)